Daerah

KMS NTB Minta Pembahasan RAPBD 2020 Dihentikan, Siap Gugat Gubernur

Mataram, Talikanews.com – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Nusa Tenggara Barat meminta supaya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun Anggaran 2020, di hentikan.

Hal itu dikarenakan, pembahasan RAPBD tersebut terkesan tergesa-gesa yang mengakibatkan tidak maksimalnya anggaran program untuk masyarakat. Lebih parahnya, KMS akan gugat Gubernur, Ketua DPRD dan Menteri Dalam Negeri atas ketidak terbukaan informasi terhadap pembahasan RAPBD itu.

“Besok hari Kamis, sebelum kami gelar aksi di Gedung DPRD NTB, sebelum itu akan ke Pengadilan masukkan gugatan itu,” ungkap perwakilan BKBH Fakultas Hukum Unram, Yan Mangandar Putra, Rabu (28/8).

Dia menyatakan ada empat tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil NTB soal polemik pembahasan APBD, yaitu 1. Meminta laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas kunker DPRD NTB agar disampaikan kepada masyarakat. Untuk itu, Koalisi sudah mengajukan permintaan dokumen informasi hasil perjalanan kunker DPRD NTB.

Kemudian, mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri atas kerugian masyarakat terhadap pemborosan anggaran akibat kunker DPRD yang menghabiskan Rp 3,5 miliar rupiah uang rakyat.

“Koalisi akan menggugat Gubernur NTB, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD NTB atas persengkongkolan menghabiskan uang rakyat untuk plesiran DPRD NTB. Gugatan hukum akan diajukan Kamis tanggal 29 Agustus 2019,” kata dia.

Selanjutnya, KMS mendesak Pemprov NTB dan DPRD NTB untuk menghentikan pembahasan APBD 2020 agar masyarakat dapat berpartisipasi penuh untuk memastikan perencanaan program pembangunan daerah diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Terutama untuk anggaran rehab rekon gempa bumi. Karena, pembahasan yang tergesa-gesa dan dipaksakan berpotensi masuknya program siluman dan tidak sinkron dengan RPJMD untuk pencapaian visi NTB Gemilang yang digaungkan Pemprov NTB. Koalisi juga mengajak masyarakat NTB untuk bergabung dalam aksi demonstrasi pada tanggal 29 Agustus 2019.

Terakhir, mengajukan keberatan kepada Gubernur NTB atas tidak tersedianya dokumen KUA-PPAS dan RAPBD NTB 2020 yang seharusnya dapat diakses secara mudah oleh masyarakat NTB. Ketiadaan akses dokumen ini mengabaikan hak masyarakat atas informasi publik yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Lebih jauh Yan memaparkan, sekitar Rp 164 miliar lebih anggaran perjalanan dinas eksekutif baik dalam negeri maupun luar negeri untuk tahun 2020. Sedangkan untuk legislatif saja sekitar Rp 29 miliar lebih.

“Buktinya kemarin, Dewan yang Kunker hanya foto selfie bukan lobi program. Kami sempat ketemu Sekwan minta dokumen laporan hasil perjalanan dinas itu tapi, belum berani janji berikan laporan itu,” ujar dia.

Yan menegaskan, Kunker itu jelas melukai masyarakat korban gempa KLU yang belum pulih. Mestinya, Fasilitator Gempa kontraknya diperpanjang, malah justru tidak diperpanjang, apa gunanya uang rakyat jika tidak ada pertanggungjawaban.

“Coba dana Rp 3,5 miliar untuk kunker Dewan ke negara Eropa digunakan untuk korban gempa pasti sangat berguna. Malah, ditambah percepat bahas anggaran, disatu sisi kemiskinan angka bertambah menjadi 21 ribu jiwa lebih.

Intinya kuat dugaan permainan dalam pembahasan RAPBD 2020. Hal itu disebabkan untuk akses pertanggungjawaban kunker cukup kesulitan, mestinya ada regulasi tahapan awal pembahasan awal RAPBD, Pemda harus punya ruang libatkan masyarakat dalam pembahasan itu.

“Akses draf RAPBD saja sangat kesulitan, mestinya ada Perda agar masyarakat bisa terlibat dari awal sampai akhir. Ini jelas tidak transparan dan tidak partisipatif. Ada dugaan juga bahwa kunker itu tidak punya tujuan jelas. Sangat berharap APH sampai KPK lakukan pendalaman dalam pembahasan RAPBD 2020,” pintanya.

Disatu sisi, Direktur Fitra NTB, Ramli meminta pemerintah daerah lebih terbuka dengan persoalan menyangkut warga. Dalam pembahasan RAPBD bisa libatkan masyarakat untuk pengawasan karena menyangkut program rakyat itu sendiri.

“Berikan masyarakat ikut awasi bembahasan dokumen RAPBD . Berikan akses sebelum ditetapkan,” tutupnya sembari menegaskan, RAPBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020 cacat prosedur. (TN-04)

Related Articles

Back to top button