DPW PKB Instruksikan Fraksinya Tolak APBD NTB 2020, Ini Alasannya

Mataram, Talikanews.com – Setelah Fraksi PDIP di DPRD NTB menolak pembahasan RAPBD Provinsi NTB tahun anggaran 2020. Kini, Fraksi PKB pun ikut menolak karena menggap secara tahapan dan prosedural pembahasan KUA PPAS banyak yang diabaikan.

“Kalau dipaksakan berarti terindikasi tidak taat azas, sudah pasti ada ruang “permainan”.

Justru karena dipaksakan cepat, dimana ruang evaluasi, mengamati lebih dalam menyangkut yang vital dalam postur RAPBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah sehingga muncul dugaan akan permainan anggaran,” ungkap Sekwil DPW PKB NTB, Akhdiansyah, Sabtu (25/8).

Bagi dia, sederhana saja mengamati RAPBD, dari sisi proses itu saja sudah tidak konsisten dengan kalender anggaran. Maka tentu berdampak pada konten RAPBD.

“Saya masih akan mendengar penjelasan ketua FPKB dari sikap sebelumnya FPKB tidak hadir saat paripurna dan kami akan minta tolak,” katanya.

Menurutnya, pembahasan itu dilakukan terkesan dipaksakan dan tidak mencerminkan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

“Kalau pembahasan dilakukan secara terburu buru, tanpa pembahasan dan kajian mendalam, ada potensi output pembahasan APBD tidak berkualitas, dan itu jelas tidak sehat, karena mempertaruhkan program pembangunan dijalankan Pemda NTB” ujar dia.

Atas pertimbangan itulah, FPKB Kemungkinan akan menarik diri dari pembahasan RAPBD NTB 2020, Itulah kenapa juga pada paripurna tentang Pandangan Umum Fraksi atas usulan RAPBD pada Jum,at 23 Agustus 2019, kemarin Anggota FPKB tidak hadir, sesuai dengan arahan DPW PKB NTB) dan kemungkinan bisa saja menolak menandatangani pengesahannya.

Pria yang merupakan aktivis anggaran dan kemanusiaan NTB tersebut menegaskan, APBD merupakan jantung pembangunan. Kalau dari sisi pembahasan saja serampangan, tanpa kajian mendalam serta tidak taat alur kalender penganggaran, sudah bisa dipastikan kualitas bisa penganggaran APBD 2020 bisa dipertanyakan.

“Pembahasan dan perencanaan penganggaran yang dilakukan secara instan dihawatirkan juga bisa berdampak besar tidak tercapainya program pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat, karena tidak mewakili kepentingan publik” kata Akhdiansyah.

Ia juga mengkritik bagaimana dokumen KUA PPAS yang harusnya dibahas sampai satu minggu, malah diterima dalam satu jam. Belum lagi kalau pembahasan RAPBD telah diterima, harus dituangkan dalam RKA OPD di NTB, butuh waktu dua minggu.

Apa mungkin sisa waktu yang ada sekarang yang tinggal enam hari bisa dibahas, kan tidak masuk akal, kecuali memang dipaksakan. Bukti bahwa pembahasan APBD terburu – buru dan dari sisi proses tidak berkualitas, bisa dilihat juga dari adanya temuan kemarin.

“Ada kesalahan angka dalam domument KUA PPAS, padahal kalau sudah ditetapkan tidak boleh ada kesalahan” tegasnya.

Lebih lanjut Akhdiansyah yang juga anggota DPRD NTB 2019 – 2024 terpilih tersebut menambahkan, disisi lain gubernur juga harusnya berhati hati, sebab pembahasan yang terburu buru berdampak terhadap ketercapaian program besar gubernur NTB Gemilang.

Rugi sebenarnya gubernur kalau pembahasan RAPBD tidak dilakukan secara matang, sebab 2020 bisa fokus membumikan NTB Gemilang, tapi melihat proses penyusunan RAPBD yang terkesan dipaksakan, jelas meragukan.

“Dari sisi konten RAPBD itu harusnya merujuk RPJMNas dan RPJMD, RKPD dan Permendagri no 33 tahun 2019, mengingat semua regulasi itu ada skala prioritasnya” tutupnya.(TN-04)

Related Articles

Back to top button