Fraksi PDIP dan PKB Tak Sampaikan PU, Ada Apa Dengan Pimpinan Sidang?

Mataram, Talikanews.com – Fraksi PDIP akhirnya menepati janji tolak bahas RAPBD NTB tahun anggaran 2020 lantaran tidak sinkron antara dokumen KUA PPAS dengan dokumen RAPBD NTB. Hal itu terlihat saat penyampaian pandangan umum terhadap nota keuangan dan Raperda APBD tahun anggaran 2020 tidak di hadirinya dan tidak serahkan pandangan umum (PU).

Ketua Fraksi PDIP H Ruslan Turmuzi mengatakan, jelas tidak akan ikuti rapat tersebut karena tidak ingin terjebak ke hal-hal melanggar aturan. Apalagi setelah pelajari dokumen KUA PPAS dengan RAPBD, banyak ketidaksinkronan angka juga setelah dalami banyan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tahapan pembahasan RAPBD 2020 sebagaimana diatur dalam Permendagri 33 Tahun 2019.

“Intinya semua anggota Fraksi PDIP tidak diperbolehkan ikuti rapat itu. Ini bentuk keseriusan lebih pro rakyat,” ungkapnya Jumat (23/8).

Hal serupa juga terjadi pada Fraksi PKB. Tak satupun anggota Fraksi menghadiri sidang tersebut. Akan tetapi, pimpinan sidang saat itu H Abdul Hadi justru mengatakan Fraksi PKB titip laporan PU berhubung ada kegiatan Muktamar, terhadap dokumen PU Fraksi PKB akan diserahkan oleh salah seorang pimpinan dalam hal ini L Wirejaya.

Terkait hal itu, Sekretaris DPW PKB NTB, Akhdiansyah justru heran ketika anggota Fraksi PKB tidak hadir di rapat paripurna tapi ada dokumen pandangan umum fraksi disampaikan ke pimpinan sidang.

“Kok bisa gitu, saya belum tahu, karena laporan Ketua Fraksi ke kami, bahwa PU Fraksi itu tidak ditandatangani. Gimana bisa ada PU Fraksi diserahkan tapi anggota Fraksi tidak ada yang hadir,” kata yang akrab disapa Yongki, terpisah.

Dia menegaskan, Fraksi PKB sebagai perpanjangan Partai di Lembaga DPRD, sudah diperintahkan untuk tidak menghadiri Rapat Paripurna yang berkaitan dengan agenda pembahasan RAPBD 2020.

“Selain diperintahkan supaya tidak hadiri Rapat itu, Ketua F PKB juga diperintahkan untuk tidak menandatangani PU F PKB di Dewan. Kalau pun ada tandatangan dalam PU Fraksi itu, maka Ketua Fraksinya nanti akan kita panggil. Jika terbukti, kita akan sanksi karena melanggar perintah partai yang menolak membahas RAPBD 2020,” tutupnya.(TN-04)

Related Articles

Back to top button