Pemerintahan

Banggar Pojokkan Setwan NTB Terkait Perbedaan Angka KUA PPAS RAPBD 2020

Mataram, Talikanews.com – Badan Anggaran DPRD NTB mulai angkat bicara terkait penolakan Fraksi PDIP. Dimana, perbedaan itu terjadi dokumen yang dijadikan dasar berbeda. Yang di DPRD sebenarnya adalah draft KUA yang belum direvisi dan berbeda dengan KUA yang sudah di tanda tangani.

“Setelah dikroscek dengan dokumen yang sudah ditanda tangani ternyata tidak ada perbedaan,” ungkap anggota Banggar DPRD NTB, H Johan Rosihan.

Dia mengaku, bukan hanya temuan Fraksi PDIP tapi temuan beberapa fraksi termasuk PKS dan Golkar. Memang lanjutnya, basis inputnya yang keliru karena dokumen yang diberikan Sekretariat Dewan (Setwan) NTB ke Fraksi adalah dokumen yang belum ditanda tangani.

Menurut keterangan TAPD dokumen yang baru ditanda tangani malam itu baru dalam proses cetak.

“Nah dalam rapat Banggar setelah kita cocokkan dokumen baru kita memiliki angka yang sama antara semua dokumen perencnaaan itu. Jadi kalau saya melihat ini lebih kepada dinamika pembahasan bukan bentuk komit atau tidak,” kata dia.

Politisi PKS ini malah mengucapkan Alhamdulillah karena, apa yang menjadi “keberatan” Fraksi PDIP kemarin dalam dua rapat di Banggar dilanjut rapat konsultasi Banggar, pimpinan komisi dan TAPD tadi malam dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa persoalan ke tidak sesuaian angka pada beberapa dokumen sudah dapat diclear kan.
Kemudian soal pembahasan APBD sesuai Permendagri 33 tahun 2019 sudah dijelaskan dan dipahami oleh semua Fraksi selanjutnya eksekutif akan menyampaikan secara tertulis kajian prinsip kenapa urutan pembahasannya pilihannya seperti saat ini.

“Perbedaan pendapat itu harus kita cari titik temunya, perubahan sikap berdasarkan data bukanlah bentuk ke tidak kommitan, tapi yang kita cari adalah kesepahaman atas kebenaran data dan fakta,”tutup Johan selaku anggota Banggar DPRD NTB. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button