Pemerintahan

Tidak Melalui Proses, Fraksi PDIP NTB Tolak Bahas RAPBD 2020

Mataram, Talikanews.com – Fraksi PDIP yang ada di DPRD NTB menolak Rancangan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020. Hal itu dikarenakan banyaknya dugaan kejanggalan yang ditemukan dalam pembahasan terutama penyusunan RAPBD 2020 tidak melalui tahapan yang telah diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan APBD 2020.

“RAPBD tidak sinkron dengan Perda RPJMD. Oleh sebab itu, kami tidak akan ikut bahas dan tidak akan sampaikan pandang Fraksi,” ungkap Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB, H Ruslan Turmuzi, Rabu (21/8).

Ruslan menjelaskan, banyak dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tahapan pembahasan RAPBD 2020 sebagaimana diatur dalam Permendagri 33 Tahun 2019, juga diakibatkan oleh adanya dugaan ketidaksingkronan antara data-data yang tertuang didalam KUA PPAS dengan data-data yang ada baik itu didalam dokumen Nota Keuangan maupun data yang disampaikan didalam pidato Gubernur.

Alasan lain, pembahasan RAPBD 2020 ini ditengarai tidak mempedomani dokumen RPJMD yang sudah ditetapkan karena menurutnya dalan dokumen RPJMD ada target dan pagu indikatif yang harusnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD 2020 ini.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Made Slamet, juga mempertanyakan singkatnya alokasi waktu pembahasan bagi Fraksi-fraksi DPRD NTB untuk memberikan saran, pendapat dan pandangannya terhadap penyampaian Nota Pengantar Keuangan dan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran (TA) 2020.

“Penyampaian Nota Pengantar Keuangan RAPBDnya hanya semalam yakni Selasa malam, 20 Agustus 2019. Masa dalam waktu singkat langsung dialokasikan waktu untuk menyampaikan saran, pendapat dan pandangan umum Fraksi,” paparnya.

Dimana, buku RAPBDnya tebal, belum dibacanya, dipahami dan dibahas yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Menurutnya, minimal empat hari waktu yang disediakan bagi Fraksi-fraksi untuk membahas dan memahami baru cukup waktu. Sehingga bisa dikatakan terkesan dipaksakan sehingga Fraksi PDIP menyatakan sebaiknya tidak ikut membahas RAPBD ini.

Fraksi PDIP memaparkan adanya perbedaan angka antara di KUA-PPAS dan Raperda APBD 2020. Contohnya Belanja langsung di PPAS Rp 2.212.431.293.308, sementara di Nota Keuangan dan RAPBD Rp 2.243.293.292.507. Kemudian Belanja Tidak Langsung di KUA-PPAS itu Rp 3.474.312.034.540, tapi berubah menjadi Rp 3.443.450.035.341 dan lain-lainnya. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button