Daerah

KPPPA dan Pemkab Loteng Resmikan Wisata Pedesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi

Lombok Tengah, Talikanews.com – Mengingat akan dampak negatif terhadap anak dibawah umur dari ramainya wisatawan, Bupati Lombok Tengah bersama Deputi bidang perlindungan anak pada Kementerien Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI meresmikan Pencanangan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi bertempat di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika Kuta Lombok.

Adanya pencanangan wisata pedesaan ramah Anak bebas eksploitasi ini membuat Bupati Lombok Tengah H Moh Suhaili FT menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Deputi bidang perlindungan anak pada Kementerien Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI karena menghadirkan wisata perdesaan itu bentuk kepedulian terhadap masa depan dan hak-hak anak-anak di Bumi Tatas Tuhu Trasna ini .

“Terimaksih Bapak Nahar selaku Deputi Bidang Perlindungan Anak telah hadir di Pencanagan Wisata Perdesaan Ramah Anak Bebas Eksploitasi ini,” ungkapnya Rabu (21/08).

Suhaili mengaku patut disyukuri karunia Alllah dengan dijadikan kawasan KEK Mandalika ini menjadi tujuan wisata. Namun, dari sisi wisata itu perlu di lihat kedepan ada beberapa faktor yang bisa berdampak terhadap hak-hak anak. Jadi, untuk itu perlu ada pelatihan dan pembinaan supaya generasi kedepan terjaga dari hal-hal yang berbau eksploitasi.

“Mudah-mudahan apa yang dicanangkan ini tidak hanya ceremonial saja tetapi, perlu ada tindak lanjut kedepan. Karena tujuan dari KPPPA RI datang ke sini untuk membantu dan membimbing kita terhadap hak-hak anak supaya jangan ada eksploitasi anak,” kata dia.

Disatu sisi, Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerien Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, Nahar menyampaikan fokus daerah yang di kembangkan sebagai kawasan wisata yaitu Kuta. Namun ada berapa aspek dan dampak terhadap anak yang perlu dilihat mulai dari sisi Ekonimi, Sosial, Hukum dan budaya yang ada di Loteng.

“Patut kita pikirkan dampak terhadap anak-anak dari adanya kawasan wisata. Terutama dari maraknya eksploitasi terhadap anak di bawah umur baik eksploitasi dalam bekerja maupun eksploitasi seks . Mulai hari ini kita stop eksploitasi terhadap anak,” cetusnya.

Sementara itu, Kepala DP3A P2KB Loteng Drs. H. Muliardi Yunus memaparkan ada 32 desa yang sudah di tetapkan sebagai desa wisata sesuai SK Bupati Loteng, tiap wisatawan yang datang telah menyumbangkan 4 persen dari pendapatan derah.

Tidak hanya itu, pemerintah terus berbenah dan berupaya untuk meningkatkan pendapatan dua kali lipat.

Bicara soal eksploitasi, perlu diketahui, tahun 2018 sekitar 80 kasus eksploitasi sek terhadap anak terjadi di Lombok Tengah.

“Kita bukan hanya melihat dari segi pendapatan daerah saja. Kami juga berkomitmen supaya wisata pedesaan bebas eksploitasi anak berdiri di kawasan wisata,” tutupnya. (TN-03/*)

Tags

Related Articles

Back to top button