Pemerintahan

Disinggung “Double Job” Tim Kajian Strategis Daerah NTB Angkat Bicara

Mataram, Talikanews.com – Adanya sindiran dari salah seorang aktivis bahwa banyak oknum Tenaga Ahli (TA) “Double Job” dibeberapa organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi NTB disaat keuangan daerah devisit. Hal itu membuat Tim Kajian Strategis Daerah Dian Sandi Utama angkat bicara.

Kepada media, sapaan DSU itu menyampaikan, kalau keberadaan Tenaga Ahli itu dipertanyakan sebagai bentuk kontrol masyarakat terhadap kinerja dan jalannya pemerintahan, sah-sah saja. Tapi kalau ada pernyataan yang menyoal “Double Job” itu yang membuat dirinya tidak mengerti.

“Jika “Double Job” dipertahankan jadi saya tidak mengerti, ya kami harus cari tau dulu kebenarannya, sebab pemahaman double job itu seperti apa?” ungkap Sandi , Selasa (20/8).

Dia menegaskan, jika seorang staf kerja banyak hal, mulai dari kerja administrasi, rapat-rapat sampai ikuti kunjungan Gubernur ke daerah-daerah, itu memang atas permintaan Gubernur. Tapi kalau yang dimaksud adalah penerimaan insentif dari banyak pihak, jelas Gubernur juga pasti tidak akan setuju.

Menyangkut tuduhan menghabiskan keuangan daerah lanjutnya, tidak seperti itu. Masyarakat perlu mengetahui bahwa kondisi keuangan akhir tahun yang menyebabkan beberapa pendanaan terganggu, karena dari awal pemerintahan Zul-Rohmi memang terganggu dengan anjloknya APBD 2019 sampai Rp 500 Miliar dibanding total belanja dalam APBD NTB 2018, itulah sebab beberapa program di rasionalisasi.

Mengenai Tenaga Ahli yang disebut mengintervensi kinerja dan anggaran OPD, menurut DSU itu terlalu jauh. Yang jelas, Gubernur sendiri berpesan ke Pimpinan OPD, agar jangan ada satu orang pun yang mengatasnamakan Gubernur untuk tujuan-tujuan tertentu selain yang bersifat koordinasi dan kalaupun seandainya benar ada oknum yang seperti itu, dengan senang hati Gubernur akan menerima laporan dari teman-teman untuk ditindak lanjuti.

“Kurang terbuka bagaimana Gubernur soal kritikan teman-teman?. Sekelas Gubernur, mungkin hanya beliau yang menjawab pertanyaan apapun dari warganya, bahkan sampai menjawab lewat komentar sosial media,” kata dia.

Mestinya tambah DSU, kalau kritik kinerja, silahkan fokus saja soal kinerja. Jangan membuat pernyataan yang justru sifatnya personal dengan menyebut kapasitas TA yang tidak mumpuni, itu kan pernyataan sombong.

“Kalau soal gaji, insentif yang diterima setiap bulan. Tidak ada masalah karena sudah melewati kajian hukum pemprov selama berbulan-bulan sebelum SK itu terbit,” tegas DSU.

Dia juga kupas soal UMP, dimana batas minimum secara luas untuk tenaga kerja baik yang bekerja di Pemerintahan maupun swasta di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi menurut Pemprov, Tim Ahli ini tidak harus mengikuti batasan minimum.

Anggaran yang dialokasikan untuk Staffsus dan TA ini, dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya serta kinerjanya dapat diukur dengan ukuran ilmiah sekalipun. Sedangkan dilihat dari kuantitasnya, memang tidak ada angka ideal selain ditariknya teman-teman yang memang untuk menjawab kebutuhan SDM mengawal program Gubernur-Wakil Gubernur dan masing-masing OPD.

“Yang perlu saya sampaikan dan garis bawahi adalah, tidak ada stafsus-TA yang aneh-aneh seperti menekan dinas untuk keuntungan pribadinya, apalagi sampai ambil alih tugas OPD seperti yang terjadi di daerah lain. Lebih-lebih sampai ikut menggodok mutasi pejabat, tidak ada itu terjadi disini. Kalau ada, itu oknum dan silahkan lapor langsung ke Gubernur,” tutup Dian Sandi Utama. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button