Politik

Tiga Pesan DPW PKS NTB Detik-Detik Proklamasi HUT RI ke-74

Mataram, Talikanews.com – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-74 pada 17 Agustus 2019, bukan saja dilakukan oleh instansi pemerintah. Kader Partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB juga ikut menggelar apel bendera detik-detik proklamasi HUT RI bentuk mensyukuri.

Ketua DPW PKS NTB, H Abdul Hadi menyampaikan, mensyukuri kemerdekaan itu dengan tiga hal, pertama mengenali para pahlawan syuhada kusuma bangsa, kemudian menjaga keutuhan NKRI, memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya.

“Parpol, salah satunya PKS adalah menjadi unsur untuk mewujudkan ketiga hal tersebut di atas, jelas dengan melahirkan demokrasi yang substansional bukan sekedar prosedural,” ungkapnya.

Melalui postingan akun facebook Abdul Hadi, juga mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan RI ke 74. “Merdeka,” kata dia.

Amanat Presiden PKS yang dibacakan oleh ketua umum (Ketum) PKS, H Abdul Hadi, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Saudara-Saudaraku Sebangsa dan Setanah Air. Keluarga Besar Partai Keadilan Sejahtera,

1. 74 tahun yang lalu, para Pendiri Bangsa ini telah bersepakat tidak memilih jalan Aristocracy, Oligarchy ataupun Theocracy sebagai sistem politiknya.

Para pendiri bangsa telah memilih jalan dimana negara dibentuk oleh kehendak rakyat, dijalankan oleh para pemimpin yang dipilih rakyat, dan ditujukan untuk kemaslahatan rakyat. Inilah jalan Demokrasi.

2. Demokrasi telah menjadi pilihan sejarah bangsa ini melalui tangan￾tangan para pendiri Republik Indonesia (the founding fathers). Namun demikian, sejarah implementasi demokrasi di Indonesia tidak semulus garis tangan para pendiri bangsa. Demokrasi telah mengalami dinamika maju mundur dalam arah perjalanan bangsa Indonesia sejak bangsa ini diproklamirkan hingga saat ini.

3. Jika kita melihat kembali ke sejarah, tampak sekali bahwa dinamika tarik￾menarik antara pro-demokrasi dengan anti-demokrasi itu terjadi. Demokrasi mengalami beberapa kali perubahan bentuk wajah menyesuaikan karakteristik dari rezim yang berkuasa. Meskipun setiap rezim mengklaim eranya menjalankan demokrasi substantif tetapi pada faktanya sistem yang berjalan jauh dari prinsip-prinsip demokrasi substansial.

4. Indonesia sudah pernah terjebak dua kali dalam rezim pseudo-democracy atau Demokrasi Semu yang sejatinya merupakan rezim otoriterianisme yakni pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967) di era Orde Lama dan Masa “Demokrasi Pancasila” (1967-1998) di Era Orde Baru. Kedua pemimpin saat itu yakni Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto terjebak dalam pilihan demokrasi prosedural dan belum mampu mewujudkan demokrasi substansial.

5. Kegagalan kedua rezim tersebut dalam mengkonsolidasikan demokrasi dari demokrasi procedural menuju demokrasi substansial menjadikan keduanya memilih jalan pintas dengan memutar balik (turn around) ke pilihan authoritarian dan menjadikan demokrasi procedural dengan berbagai namanya sebagai baju untuk melindungin watak otoriterianismenya.

6. Tahun 1998, Indonesia memasuki era demokrasi baru setelah 32 tahun hidup terjerembab dalam kubangan otoriterianisme Orde Baru. Pasca reformasi, Indonesia telah menjalani 5 kali pemilihan umum (1999, 2004, 2009, 2014, 2019), 4 kali pemilihan presiden langsung (2004, 2009, 2014, 2019). Dan 3 kali pemilihan kepala daerah serentak (2015, 2017, 2018).

7. Secara prosedural, Indonesia telah mampu menjalankannya dengan cukup baik, damai, lancar tanpa ada konflik yang berkepanjangan. Pasca reformasi, Indonesia memang keluar dari jebakan otoriterianisme Orde Baru, namun Indonesia hingga kini masih belum berhasil menuntaskan transisi demokrasinya. Indonesia masih belum mampu naik kelas menjadi Demokrasi Substansial.

8. Selama 20 tahun lebih proses demokratisasi pasca reformasi, Indonesiakembali lagi terjebak dalam demokrasi prosedural dalam bentuk yang lain. Ada yang mengatakan Indonesia saat ini terjebak dalam Demokrasi Liberal, ada yang mengatakan Demokrasi Oligarki, bahkan ada juga yang menyebutnya sebagai Demokrasi Kriminal.

9. Apa pun sebutannya saat ini demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia masih terjebak dalam empat jebakan penyakit demokrasi procedural.

a) Pertama, Jebakan Politik Berbiaya Mahal (high cost-trap)

Derasnya arus liberalisme-kapitalisme dalam politik di negeri kita menjadikan politik semakin berbiaya mahal atau high cost politics. Sehingga menyebabkan orang-orang yang punya kapabilitas dan integritas tapi tidak punya “isi tas” atau logistics sulit berkiprah dalam politik yang berbiaya mahal.

 Akibatnya politik Indonesia diisi oleh kalangan yang politisi mediocre yang bermodalkan “isi tas” walau ia lemah dari sisi kapabilitas maupun integritas. Dengan demikian akhirnya kita sulit berharap hadirnya para negarawan. Politik jadi tercerabut dari fungsinya sebagai wahana lahirnya pemimpin-pemimpin berkualitas negarawan.

b) Kedua, Jebakan Hegemoni Oligarki (oligarchy-trap)
 Akibat politik biaya mahal maka muncullah dominasi dan intervensi kepentingan sekelompok pemodal yang membiayai partai atau elit politik sehingga mereka mampu mendikte kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan kepentingan Oligarki tersebut.
 Hegemoni oligarki ini berbahaya. Karena demi memperjuangkan kepentingan Olgarki, partai atau elit politik akan mengorbankan kepentingan publik. Politik jadi tercerabut dari fungsinya sebagai alat memperjuangkan kepentingan publik.

c) Ketiga, Jebakan Politik Saling Menyandra (interlocking-trap)
 Gurita oligarki ini kemana-mana bukan saja ke eksekutif dan legislatif tetapi juga ke yudiaktif. Oligarki melemahkan melemahkan penegakan hukum dan terjadi saling sandra dan saling melindungi kebobrokan elemen trias politica. Politik dan hukum jadi tercerabut dari fungsinya sebagai pemberi keadilan bagi masyarakat

d) Keempat, Jebakan Politik Yang Involutif (involution-trap)
 Politik kita berputar-putar pada dirinya, tidak memberi dampak positif bagi kesejahteraan rakyat. Politiknya gaduh sendiri tanpa memberi dampak kemajuan di sektor-sektor lain. Politik jadi tercerabut dari fungsinya sebagai dinamo perubahan kearah yang lebih baik baik dari sisi ekonomi dan kesejahteraan maupun dari sisi harmoni sosial kemasyarakatan.

10. Demokrasi bukan hanya tentang aspek prosedural, tetapi yang jauh lebih penting adalah aspek substansial.

 Apa manfaat adanya demokrasi bagi rakyat? Apakah demokrasi mampu membawa rakyat mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik? Apakah demokrasi bisa menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat? Apakah demokrasi mampu menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya?Apakah demokrasi dapat menguatkan rasa solidaritas kebangsaan di antara warganya atau justru memecah belahnya? Apa warisan demokrasi bagi generasi yang akan datang?

11. Untuk naik kelas dari Demokrasi Prosedural menjadi Demokrasi Substansial, maka kita harus merealisasikan INDIKATOR-INDIKATOR DEMOKRASI SUBSTANSIAL.

a) Pertama, Demokrasi harus benar-benar memberi ruang partisipasi bagi semua anak bangsa, tanpa ada hambatan apa pun untukmasuk (barrier to entry), terutama dalam sisi hambatan-hambatan primordial maupun hambatan-hambatan finansial. Jika ini dapat direalisir maka peluang hadirnya wakil-wakil rakyat dan pemimpin nasional yang kredibel berkelas negarawan akan sangat besar.

b) Kedua, Demokrasi harus dijalankan dengan aturan hukum (rule of law) dan etika (rule of ethics). Demokrasi itu berdimensi kebebasan (freedom) sekaligus pembatasan (constraining).

 Semua warga berhak menyatakan aspirasinya dengan bebas tapi dalam waktu bersamaan wajib menghormati hak kebebasan orang lain. Pelanggaran atas hak kebebasan orang lain adalah sikap menciderai demokrasi. Dalam kondisi seperti itu hukum harus ditegakkan dengan adil terhadap siapa pun.

 Dengan kata lain demokrasi mensyaratkan kesadaran hukum (kesadaran yuridis) yang tinggi baik di kalangan warga maupun kalangan penegak hukum dan pemerintah. Bahkan lebih baik lagi jika disertai kesadaran moral atau etis.

 Kesadaran etis akan memandu warga untuk tidak memanfaatkan kelemahan-kelemahan atau celah-celah hukum (loop hole). Di sisi lain kesadaran etis juga kana memandu penegak hukum untuk tidak memanfaatkan hukum untuk mendzailimi pihak-pihak tertentu.

 Semua pihak harus menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yakni:

Pertama, kita harus perkuat supremasi hukum atau supremacy of law. Hukumlah yang jadi panglima, bukan kepentingan politik penguasa yang menjadi panglima.

Sebagai bangsa kita harus memastikan bahwa penegakan aturan hukum di atas kepentingan politik. Jangan sekali-kali agenda politik mengintervensi proses penegakan hukum. Dan sebaliknya, jangan sekali-kali penegak hukum bermain-main dengan kepentingan politik. Kita harus jaga keduanya agar berjalan pada rel yang benar.

Prinsip kedua adalah equality before the law. Semua orang atau golongan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Terlihat, peserta apel HUT RI ke-74 dari kalangan Kader PKS NTB, yang ada di jalan lingkar Mataram itu terlihat khidmat. Peserta khusuk mengikuti satu persatu item apel hingga detik-detik proklamasi. Dimana proklamasi dibacakan oleh H Johan Rosihan. (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button