Mori Ancam Buka “Borok” Gubernur NTB Dalam APBD 2020
Mataram, Talikanews.com – Cuitan Gubernur NTB, Dr Zulkieflimansyah yang menyebut “Mori kayak nggak pernah di DPRD saja”. Membuat anggota DPRD NTB terpilih periode 2019-2024 Dapil Bima, Dompu dan Kabupaten Bima yakni Mori Hanafi ingatkan Gubernur supaya tidak main dalam pembahasan APBD 2020. Jika tidak tetap bersikap demikian, bisa saja borok APBD dibuka.
Politisi Gerindra ini mulai buka-bukaan terhadap APBD 2020 yang seakan dipaksakan. Malah langsung mencontohkan kenapa harus dipaksakan.
“Contoh, kok ada anggaran bea siswa ke Luar Negeri dalam jumlah besar. Padahal, Dr Zul janji, tidak akan gunakan APBD, melainkan libatkan perusahaan. Nyatanya, malah habiskan APBD,” ungkapnya Jumat (16/8).
Ditegaskan Mori, harusnya Dr Zul itu jangan ikut komentar jika sudah jelas ada kesalahan dalam pembahasan KUA PPAS.
“Kalau sudah jelas ada kesalahan dalam pembahasan KUA PPAS yaaa paling tidak diam. Jangan malah nantang. Nanti saya buka itemnya satu per satu bisa KO loh. Hahahahahhahaha,” cetus dia.
Mori kembali mencontohkan bahwa sering ada dugaan permainan dalam pembahasan KUA PPAS. Misal, anggaran ke Luar Negeri para anggota dewan yang berakhir massa jabatan itu dalam KUA PPAS tidak dibahas oleh eksekutif dan legislatif.
“Masih banyak item lain yang juga serampangan masuk KUA PPAS dan saat ini secara diam-diam sedang di sempurnakan. Padahal setelah KUA ditandatangan, tidak ada yg boleh berubah lagi,” sentilnya.
Mori kembali mengungkit soal Dr Zul, dalam janji politik Zul-Rohmi, bea siswa pendidikan ke Luar Negeri tidak diambil atau di biayai dari APBD murni. Faktanya puluhan miliar bahkan hampir seratus miliar dari APBD diambilnya.
“Kemana janji libatkan perusahaan di daerah untuk memberikan pendidikan gratis ke Luar Negeri dulu, kalau masih menggunakan APBD, semua orang bisa kok,” tegas dia.
Menurut Mori, urusan sekolah ke Luar Negeri bukan urusan pemerintah provinsi. Dimana Pemerintah provinsi urusannya adalah mengurus SMA/SMK dan SLB yang kondisi fasilitas pendidikan banyak mengalami kerusakan.
“Masih banyak sekolah yang rusak dan perlu perhatian pemerintah provinsi. Bukan habiskan APBD untuk pendidikan ke Luar Negeri,” tutupnya. (TN-04)
