Pemerintahan

Banggar DPRD NTB Angkat Bicara, Statemen Mori Tak Perlu Ditanggapi

Mataram, Talikanews.com – Beberapa waktu lalu, salah seorang Anggota DPRD NTB terpilih periode 2019-2024 yakni Mori Hanafi sebut pembahasan KUA PPAS APBD murni Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2020 dilakukan singkat yakni satu jam. Bisa dibilang sudah over lap dan melanggar Tata Tertib (Tatib) Dewan.

Akibat itu semua, Mori akan mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur. Jika Gubernur nantinya tidak menjawabnya akan menggunakan langkah pemakzulan.

Adapun dampak pembahasan yang super over lap itu, maka OPD terpaksa serahkan program yang tidak diyakini akan mampu dikerjakan sendiri, sehingga khawatir jika ada kesalahan nomenklatur maka program itu tidak bisa dieksekusi di APBD murni, pada ujungnya akan dieksekusi pada APBD-P 2020.

Statemen politisi Gerindra itu, bikin semua anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB terdiam atau tidak berani menanggapi.

“Kalau sudah pakarnya ngomong gitu, apa maliq?(apalagi, kutipan bahasa Sasak),” ungkap anggota Banggar DPRD NTB, H Johan Rosihan, Kamis (15/8).

Politisi PKS yang sebentar lagi akan berkantor Senayan itu justru membalikkan jawaban ke wartawan.

“Kalau side (kamu) bilang itu artinya apa maliq?(apalagi).

Johan menegaskan, dirinya tidak merasa perlu mengklarifikasi statemen pak Mori. Karena, Mori adalah sahabatnya 2 periode bersama di Udayana belajar dan dirinya beliau sama Mori cara bahas anggaran karena Mori pakar.

Disinggung apakah proses pembahasan KUA PPAS itu sudah sesuai Tatib Dewan? Johan menyampaikan, kalau ini tidak perlu ditanyakan.

“Kalau ini ndak perlu side (kamu) tanyakan broo,” tutupnya (TN-04)

Tags

Related Articles

Back to top button