Politik

Hibah Pengawasan Pilkada Di NTB Tawar Menawar

Mataram, Talikanews.com – Bantuan dana hibah pengawasan dari 7 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada 2020 ke Bawaslu masih tawar menawar.

Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Divisi Organisasi dan SDM, Itratip menyampaikan, saat ini masih Konsen dampingi hibah kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada 2020. Adapain daerah yang akan pilkada yakni Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Dompu.

Diantara semua daerah itu, baru 3 daerah sudah memberikan kejelasan akan dana hibah itu yakni kota Mataram, Loteng dan Sumbawa.

” Sudah ada pembicaraan akan kesiapan, tapi kami masih berharap ada penambahan, paling tidak diatas yang kami ajukan,” ungkapnya Senin (5/8).

Untuk Kota Mataram, Bawaslu ajukan sebesar Rp 9 Miliar, sedangkan Sumbawa sebesar Rp 12 Miliar dan Loteng R 11,5 Miliar. Angka yang disetujui untuk Loteng Rp 5,5 Miliar, Sumbawa juga Rp 5 Miliar dan Mataram hampir Rp 10 Miliar.

“Kalau pun sudah ada kesiapan, kita belum dituangkan dalam nota hibah,” kata dia.

Dia berharap supaya kabupaten/kota menyetujui anggaran kebutuhan sesuai yang diajukan Bawaslu. Karena tugas pengawasan sangat vital. Jangan sampai mempengaruhi kualitas kinerja Bawaslu akibat tidak adanya anggaran.

“Bawaslu provinsi sudah koordinasi dengan 7 kabupaten/kota yang akan pilkada, supaya berikan hibah sesuai yang diajukan,” terang dia.

Bawaslu akan supervisi agar anggaran yang diberikan tidak kurang dari yang diajukan. Karena, meningkatnya pengajuan anggaran itu akibat bertambahnya pengajuan karena ada penambahan pembiayaan pada PTPS atau pengawas di tingkat TPS.

Itratip mengaku, besaran anggaran yang diajukan itu berdasarkan standar pembiayaan APBN. Akibat itu semua, ada kabupaten keluhkan kekurangan anggaran karena standar yang digunakan yakni standar APBN.

Bagi dia, ada implikasi jika anggaran yang diberikan itu tidak sesuai yang diberikan yakni pilkada tidak berjalan sesuai. Padahal, daerah wajib di adakan Pilkada sehingga harus sukseskan karena pilkada tidak bisa dipending.

“Kalau program lain masih bisa dipending, nah pilkada jelas tidak bisa sehingga daerah wajib anggarkan dana hibah,” cetusnya.

Disinggung apakah tidak ada anggaran dari APBN? Itratip menyebut, kalau dari APBN hanya anggaran rutin saja.

“Saya kurang tau nominalnya berapa,” tutup dia.(TN-04).

Related Articles

Back to top button