Politik

Editan Foto Evi Bikin Bawaslu NTB Dipanggil DKPP

Mataram, Talikanews.com – Adanya gugatan dari Farouk Muhammad terhadap calon DPD RI Dapil NTB yakni Evi Apita Maya akibat mengedit pas foton. Membuat Bawaslu ikut terseret ke meja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Dimana, Bawaslu mendapatkan informasi sudah dilaporkan ke DKPP terkait dugaan membiarkan foto calon DPD di loloskan.

“Infonya kami juga diadakan ke DKPP kita lihat juga di web resminya DKPP. Tapi kami belum ada surat panggilan,” ungkap Devisi Organisasi dan SDM Bawaslu NTB, Itratip di Mataram.

Dia menyampaikan, Sidang tersebut nantinya akan dihadiri seluruh Komisioner Bawaslu NTB mengingat laporannya tidak ditujukan atas nama perseorangan tetapi atas nama lembaga. Yang pasti seluruh proses persidangan di DKPP harus selesai sebelum jadwal pelantikan mereka.

“Terkait penyusunan laporan ini seprti laporan instansi lain yang dilakukan setiap tahun. Tapi di kami sejak tahapan Pemilu mulai dari September tahun lalu dan saat ini akan segera berakhir yaitu sampai pelantikan calon yang terpilih,” kata dia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) baik Provinsi dan kabupaten kota di NTB akan dievaluasi oleh Bawaslu RI. Evaluasi itu berkaitan dengan performance pengawasan dalam Pemilihan Legislatif Nasional 17 April lalu. Bagian dari model penilaian itu Bawaslu saat ini sedang fokus menyusun laporan secara keseluruhan. Laporan ini berada dengan laporan yang mereka sampaikan sebelumnya yaitu sesuai tahapan Pemilu. Kali ini semua laporan Tengah disiapkan mereka.

“Evaluasi tahapan pelenyelenggaraan, pengawasan, Penanganan pelanggaran dan Performa SDM secara umum,” ujarnya.

Itratip menyampaikan hasil penilaian dari laporan yang disampaikan ke Bawaslu RI itu nanti diperkirakan akan akan keluar akhir Agustus ini. Penilaian itu tidak saja untuk Bawaslu di NTB saja namun penilaian ini berkalu bagi Bawaslu se indonesia. Penilaian dari laporan itu dikatakan tidak akan berdampak pada adanya punismen tetapi bagi bawaslu yang dinilai bagus tentu akan menerima reward dari Bawaslu RI. Dengan adanya penilaian tersebut pihaknya bisa melihat kualitas sebagai penyelenggara pemilu di NTB seperti apa.

Itratip menegaskan, jika ada dugaan masalah yang ditemukan dari penyelenggaraan itu sendiri termasuk ada ditemukan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu maka hal itu menjadi ranahnya DKPP. (TN-04)

Related Articles

Back to top button