Pendidikan

Tolak ke Luar Negeri, Aktivis LMND Swiping Kantor DPRD NTB

Mataram, Talikanews.com – Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi, melakukan swiping di kantor DPRD NTB, bentuk penolakan keberangkatan para anggota Dewan ke Luar Negeri diakhir masa jabatan, karena menganggap hanya habiskan uang rakyat.

Koordinator Umum (Kordum) LMND, Agusman dengan tegas menolak kunjungan para anggota Dewan NTB itu, lebih baik anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Bagi Agus, menjelang akhir masa jabatan Dewan periode 2014-2019, sebanyak 52 orang mendapat hadiah terindah untuk menutup masa bakti sebagai wakail rakyat. Hadiah tersebut adalah jalan-jalan keluar negeri dengan anggaran yang luamayan banyak yaitu 3.5 Miliyar.

Adapun negara tujuan untuk perjalanan wisata para anggota DPRD NTB tersesbut adalah Turkey yang dipimpin langsung TGH Mahally beranggotakan 10 orang. Sedangkan ke Swis dan Italya yang dipimpin Hj Baiq Isvie Rupaeda beanggotakan 15 orang.

Untuk ke Austrlia dipimpin oleh H. Busrah Hasan jumlah anggota 10 orang. Tujuan Belanda, dipimpin oleh H. Ruslan Turmuzi jumlah anggota 5 orang. Negara Belgia, dipimpin oleh Hadi Sulton dengan jumlah anggota 5 orang tujuan Paris, dipimpin Nurdin Ranggabrani jumlah 5 orang.

“Total peserta perjalanan wisata dinas DPRD Prov. NTB sebanyak 50 orang ditambah 1 orang sekwan dan 1 orang staff,” ungkapnya.

LMND mengnggap Kunjungan kerja ke luar negeri yang menelan anggaran 3.5 Milyar tersebut, merupakan hal yang sia-sia dan buang-buang anggaran, bahkan tindakan yang memalukan karena NTB lagi mengalami Devisit 258 Millyar.

Selain itu juga tunggakan kerugian negara yang harus dikembalikan oleh anggota DPRD NTB masih tersisa 2.4 Millyar tunggakan kerguian negara tersebut ditinggalkan oleh oknum anggota DPRD NTB dari 1999-2003 dan berlanjut pada periode 2004-2009.

“Kerugian ini muncul dari kasus perjalanan dinas sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditindak lanjuti oleh kejaksaan sejak 2010 namun tak kunjung lunas hingga 2019,” kata dia.

Disatu sisi, ada beberapa hal yang perlu dibenahi di Nusa Tenggara Barat antara lain adalah, sektor pendidikan, mengingat kualitas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat terpuruk dengan posisi ke 33 dari 34 provinsi yang ada. Misal dari 314 SMA se NTB, hanya 26 SMA yang bermutu begitu pula de SMK hanya ada 5 SMK yang masuk dalam kategori bermutu.

Salah satu alasan kenapa kualitas pendidikan NTB berada pada posisi ke 33 dari 34 provinsi adalah sarana dan prasarana yang kurang, dan tenaga pendidik.

Sektor Pertanian, menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, untuk saat-saat ini NTB mengalami musim kemarau yang mengakibatkan kekeringan di 301 desa, 68 kecematan, dan 9 kabupaten/kota di NTB. Dampak dari kekeringan ini warga kesulitan mendapatkan air bersih.

Sektor kesehatan, di kesehatan sendiri, masih kurangnya tenaga ahli, sarana dan prasarana yang memadai, ditambah lagi BPJS KESEHATAN menonaktifkan penerimaan bantuan iuran berdasarkan Keputusan Mentri Sosial Nomor 79 tahun 2019 tentang penonaktifan dan penerimaan bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2019 dan ditambah lagi pemerintah menyepakati kenaikan premi BPJS otomatis akan menambah beban masyarakat. Karena selama ini masih ditemukannya kekurangan tenaga ahli, sarana dan prasana.

Oleh sebab itu, LMND menuntut supaya alihkan anggaran kunjungan kerja anggota DPRD NTB ke sektor pendidikan, pertanian dan kesehatan. Kemudian DPRD NTB segera melunasi sisa hutang 2.4 milyar kasus perjalanan dinas yang sampai saat ini belum selesai karena merugikan negara.

“Adanya indikasi penyahgunaan anggaran negara yang Anggota DPRD NTB,” ujar dia.

Yang jelas, LMND akan tetap melakukan penolakan untuk yang belum berangkat. Sedangkan yang sudah berangkat akan menjadi bahan evaluasi karena tidak melakukan pertimbangan terlebih dahulu dalam melihat situasi yang terjadi.

Ini semua akan menjadi sorotan sebagai bentuk kegagalan anggota dewan dalam merespon kondisi di NTB, sebelum masa jabatan DPRD NTB berakhir pada bulan september ini, seharusnya yang diperhatikan terlebih dahulu keadan NTB bukan wisata dinas untuk menutup masa bakti.

Dia memberikan solusi yakni wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis, kemudian laksnakan Pasal 33 UUD 1945 dan menangkan pancasila. (TN-04)

Related Articles

Back to top button