Harga Mati Untuk Tutup Tambang Gunung Prabu
Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak akan pernah setuju ada penambang emas di Gunung Prabu, Desa Tumpak Lombok Tengah atau penutupan itu harga mati. Karena, keberadaan tambang itu dapat merusak ekosistem dan berdampak pada keberlangsungan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kuta.
Wakil Bupati Lombok Tengah, HL Pathul Bahri menyampaikan pemerintah daerah sudah menggelar rapat khusus dengan Forkompinda Provinsi NTB untuk membahas penutupan lokasi tambang yang tidak jauh dari kawasan wisata KEK itu.
Alhasil, pemerintah siap duduk bersama dengan pihak-pihak terkait untuk selesaikan persoalan yang ada, terutama berkaitan dengan permintaan masyarakat selaku penambang setempat.
“Sudah lama Pemda sampaikan supaya jangan menambang, karena ada implikasi pada terhadap ekosistem yang berdampak pada KEK, namun imbauan itu tidak di indahkan sehingga kita carikan win-win solution,” ungkapnya Sabtu (3/8).
Dia menjelaskan, banyak sekali penambang di tempat itu, bukan saja warga setempat bahkan, penambang asal luar daerah juga ada disana.
“Intinya tidak boleh ada penambang dari mana pun termasuk dari kalangan investor mana pun,” ujarnya.
Pemerintah Daerah tetap tidak akan memperbolehkan investor manapun melakukan penambangan galian emas di Gunung Prabu. Hal itu ditegaskan karena, lebih memilih kembangkan pariwisata daripada tambang.
“Banyak yang akan rusak jika ada penambangan emas, itulah sebabnya kami akan tolak siapapun yang akan melakukan penambangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Gurbernur NTB, Dr Zulkieflimansyah sempat berstateman bahwa ada investor asing yang melirik tambang Gunung Prabu tersebut.
Kendati demikian, Dr Zul lebih memilih untuk kembangkan pariwisata sehingga dengan tegas keluarkan SK penutupan tambang emas tersebut.
“Mudahan bisa segera di tata agar tidak mengganggu pariwisata kita,” cetus dia.
Politisi PKS itu menyampaikan, potensi tambang di Gunung Prabu ada dan mungkin saja besar, tapi pemerintah daerah lebih memilih untuk mengembangkan pariwisata, bukan pertambangan.
“Saudara-saudara kita, penambang-penambang liar harus di sosialisasikan bahaya penambangan liar ini bagi lingkungan dan potensinya merusak kehidupan dalam jangka panjang,” papar dia.
Bagi Zul, dirinya jelas melarang para penambang, tapi pada saat yang sama mesti juga memikirkan pekerjaan dan lapangan kerja bagi mereka sehingga masyarakat dilarang tapi punya alternatif yang lebih baik.
“Ayo ITDC dan pihak-pihak lain, kita bekerjasama untuk carikan solusi persoalan ini,” ajak dia.
Dia juga meminta supaya jangan kembangkan isyu bahwa pemerintah menertibkan Bukit Prabu karena ada investor Rusia atau yang lain mau masuk.
“Nggak bisa. Pemda Loteng dan Pemda Provinsi sudah sepakat Bukit Prabu dan Loteng tertutup untuk pertambangan,” pungkasnya. (TN-04)
