Diduga Tidak Transparan, PPDC Minta APH Periksa Kades Cempi Jaya

Foto: DEMO, Puluhan pemuda dan masyarakat Huu, menggelar aksi unjukrasa di depan kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (DPMPD), Rabu (3/10).

Dompu,Talikanews.com – Puluhan pemuda dan masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Desa Cempijaya (PPDC), Kecamatan Hu’u, melakukan aksi unjukrasa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Desa (DPMPD) dan Kantor Bupati Dompu, Rabu (3/10). Mereka menuntut supaya Kepala Desa Cempi Jaya diperiksa Aparat Penegak Hukum (APH) lantaran diduga tidak transparan dalam anggaran.

Koordinator Lapangan (Korlap) M Yakub alias Triping, melalui orasinya menyampaikan, melalui aksi unjuk rasa ini pihaknya mempertanyakan mengenai pengangkatan perangkat Desa Cempi jaya yang diduga melanggar Peraturan Pemerintah Daerah (PERDA) Dompu.

”Kami juga mempertanyakan transparansi penggunaan ADD/DD desa Cempi jaya,” ungkapnya.

Dikatakan M Yakub, pihaknya menduga ada konspirasi dan kongkalingkong antara Desa Cempi jaya dengan pihak BPMPD Dompu. Hal itu terbukti kata Dia, berdasarkan penyelesaian pembangunan di Desa Cempi jaya terkesan setengah – setengah.

”Pembangunan yang dilaksanakan di Desa Cempi jaya sama sekali tidak pernah melibatkan masyarakat,” katanya.

Tidak hanya itu lanjut Dia, sebagai masyarakat Desa Cempi Jaya pun menduga ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum Kades Cempi Jaya terutama terkait pengangkatan perangkat desa dan Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2018.

”Kami juga menduga ada konspirasi antara kades Cempi jaya dengan Camat Hu’u,” bebernya.

M Yakub menegaskan, jika Kades Cempi Jaya tidak melaksanakan pemberitahuan kepada masyarakat sebagai informasi publik bagi terkait pengangkatan perangkat Desa, Maka kades bisa dikenakan sangsi dan dapat diberhentikan.

“Kades Cempi Jaya telah melanggar peraturan Bupati Dompu terkait pengangkatan perangkat desa, Dldimana pengangkatan perangkat desa tidak boleh berasal dari keluarga maupun kerabat kades tersebut dan jelas hal tersebut telah melanggar prosedur hukum,” ungkapnya lagi.

Berangkat dari hal ini sambung M Yakub, pihaknya menyampaikan tuntutan seluruh masyarakat mengenai pengangkatan perangkat desa yang tidak boleh berhubungan langsung dengan kades.

”Realitas ini merupakan kekuatan hukum bagi kami untuk melaksanakan aksi hari ini,” jelasnya.

Bahkan tambah dia, terkait pengelolaan anggaran Desa sama sekali tidak melibatkan masyarakat dan hanya melibatkan perangkat desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Cempi jaya.

”Untuk itu kami meminta kepada Bupati Dompu untuk segera memberhentikan kades Cempi jaya,” pintanya.

Lebih jauh M Yakub membeberkan, bahwa pelaksanan anggaran desa terkesan sembunyi dan tidak transparan terhadap masyarakat. Akibatnya pihaknya menduga Kades Cempi Jaya dengan perangkatnya telah melakukan konspirasi secara berjamaah dalam penggunaan anggaran Desa Cempi jaya.

Maka itu pihaknya meminta kepada Bupati Dompu untuk turun tangan secara langsung untuk mengambil keputusan dan kebijakan untuk menangani masalah di Desa Cempi jaya.

“Kami meminta Bupati Dompu agar mau melaksanakan audensi dengan kami untuk mengambil suatu keputusan serta kebijakan terkait pengelolaan dana desa dan pengangkatan perangkat Desa Cempi jaya karena ulah Kades dan perangkat desa Cempi jaya,” ucapnya.

Sementara itu, Asisten I Pemda Dompu, Drs Sudirman Hamid di hadapan puluhan massa aksi menyampaikan, pihaknya berkomitmen dan berusaha secara maksimal dengan harapan untuk mengatasi masalah tanpa masalah dan jika hasil audit dari pihak Inspektorat ada. Maka pihaknya akan menjadikan item itu sebagai landasan hukum untuk menuntaskan masalah ini.

“Saya akan menyampaikan semua tuntutan adik-adik kepada Bupati Dompu dan saya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memutuskan masalah di Desa Cempi Jaya,” katanya.

Tidak hanya itu lanjut Dia, dalam waktu dekat akan ada pembinaan secara terpadu terkait Kades dan perangkat desa.

”Hari ini juga saya akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat,” jelasnya.(TN-05)

Related Articles

Back to top button