Daerah

Kemenhub Lepas Tangan Soal Kisruh Perubahan Nama Bandara

Mataram, Talikanews.com – Kisruh perubahan nama bandara dari Bandara Lombok Internasional Airport (LIA) menjadi Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) nampaknya pemerintah pusat dalam hal ini Kemenhub cuci tangan.

Pasalnya pusat terlihat tidak mau menyelesaikan dengan cepat masalah yang dialami masyarakat Lombok khususnya terkait bandara tersebut yang menyebutkan hampir ada gesekan tingkat bawah antara pro dan kontra.

Parahnya, pihak Menhub menyerahkan penyelesaiannya kepada daerah yaitu provinsi NTB bersama Kabupaten Lombok Tengah yang merasa keberatan dengan perubahan nama itu untuk bisa menyatukan persepsi.

Terungkapnya bahwa Kemenhub terkesan cuci tangan, setelah pimpinan DPRD NTB dan Dishub mendatangi Kemenhub mengenai perubahan nama menjadi Bandara Internasional ZAM akan tetap berlaku mengingat SK Menhub Nomor KP 1421 tahun 2018 telah keluar.

“Kita diberikan waktu 6 bulan untuk bangun komunikasi, berdialog dengan Pemprov dan Pemkab, cari solusi,” ungkap ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, Selasa (18/9).

Politisi Golkar itu mengatakan, saran untuk berdialog dan komunikasi dengan semua dalam mencari solusi diberikan dalam jangka waktu 6 bulan sejak SK diterbitkan dan itu sesuai dengan aturan. Kalau pun ada saran, belum dibicarakan dengan Eksekutif tingkat Provinsi maupun Kabupaten yang ditempati.

“Nanti setelah di lombok kami bicarakan bersama pimpinan DPRD dan Fraksi, baru kemudian dengan pihak eksekutif,” kata dia.

Disinggung soal isu rencana diresmikan sekaligus pemasangan prasasti? Isvie menegaskan, belum sampai seperti itu.

“Menurut hemat kami, belum lah untuk di resmikan. Itu sebabnya kita disuruh koordinasi dengan pihak-pihak terkait cari solusi,” ujarnya.

Yang jelas lanjutnya, apa yang menjadi pertanyaan dan tuntutan masyarakat khususnya Lombok Tengah sudah disampaikan ke Menhub yang diterima Dirjen Kebandar Udaraan dan Biro Hukum Kementerian.

Ditambahkan wakil ketua DPRD NTB, L Wirajaya, munculnya kisruh akibat tidak adanya komunikasi pemerintah provinis dengan Pemda Lombok Tengah. Sementara lainnya yang mereka sampaikan soal bunyi diktum di SK yang mengatakan persetujuan DPRD NTB sedangkan tidak pernah ada pembahasan terkait perubahan nama tersebut dalam paripurna tahun lalu.

Begitupun dengan bunyi diktum lainnya yang mengatakan adanya persetujuan dari Masyarakat Adat Sasak (MAS) secara kelembagaan padahal nyatanya mereka menerima hearing masyarat yang juga menghadrikan petinggi MAS, Lalu Anhar yang menegaskan secara kelembagaan juga tidak pernah dibahas.

“Item-item itu kami telah sampaikan ke Menhub dan kami juga minta poin poin yang keliru agar ditinjau kembali dan mereka berjanji akan nindaklanjuti. Kami rekam semua hasil pertemuan tadi, besok kita dengar,” tutup Wirajaya yang masih berada di Jakarta itu. (TN-04)

 

Related Articles

Back to top button