Kedatangan DPRD NTB, Fahri Hamzah Panggil Para Menteri

Jakarta, Talikanews.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah kedatangan anggota DPRD dan Pemerintah Provinsi NTB, untuk rapat konsultasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa daerah seribu masjid itu.

Hal itu membuat Politisi asal NTB itu memanggil semua menteri, kepala lembaga dan badan, terkait pemulihan NTB berlangsung di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara 2 DPR RI, Senin (10/9).

Rapat Konsultasi diadakan sebagai kelanjutan forum diskusi terarah yang sebelumnnya didakan DPR melibatkan lembaga pemerintah setingkat Dirjen dan lembaga masyarakat serta kemanusiaan.

Fahri Hamzah menyatakan, “Birokrasi kebencanaan kita belum solid, tampak dari data yang simpang siur, kedua prosedur lamban padahal situasinya serba darurat,” terangnya.

Rapat Konsultasi menghasilkan 5 poin kesimpulan yang diharapkan Fahri untuk dibawa ke rapat kabinet Presiden Jokowi.

Poin pertama, pemerintah pusat untuk mempertimbangkan revisi Inpres nomor 5 tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi gempabumi lombok. Sehingga menjadi dasar hukum dalam penanganan bencana untuk daerah terdampak, (Lombok dan Sumbawa) dan seluruh Kementerian/Lembaga digerakkan dalam pemulihan.

Kedua, meminta penyederhanaan birokrasi penanganan gempa dengan kepemimpinan yang lebih solid. Pastikan keterpaduan data, rencana penanganan dan keterpaduan dukungan penanganan pembiayaan.

Tidak hanya itu, agar pemerintah memastikan alokasi pembiayaan pemulihan, dengan memastikan sumber pendanaan, demi menghindari simpang siur alokasi biaya dalam jangka pendek sampai jangka panjang.

Kemudian, meminta tinjau kebijkan presiden soal bangun rumah hunian sementara (Huntara) dan fasilitas untuk merespon musim hujan akan datang. Agar huntara tumbuh menua rumah permanen.

Selanjutnya meminta dana stimulan segera ditransfer. Sedangkan yang sudah ditransfer supaya dapat digunakan swakelola oleh masyarakat, sehingga tidak terdampak di rekening juga bisa dijadikan modal membangun.

Tidak hanya itu, minta Presiden ditinjau lagi tim verifikasi supaya percepat terkait dana bantuan rekonstruksi Rp 50 juta dibuka blokirnya dengan harapan masyarakat korban bisa membangun kembali rumah mereka.

“Ini juga yang menjadi kendala, soal pembersihan puing-puing. Tidak mungkin masyarakat lakukan sendiri, kalau bisa di percepat,” katanya.

Rapat Konsultasi dihadiri unsur pemerintah lengkap, diantaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Desa, Menteri Pariwisata, Menteri Pendidikan Nasional, Kepala BNPB. Dari unsur pemerintah provinsi dan perwakilan masyarakat hadir senator DPD NTB, Anggota DPR RI Dapil NTB, serta Ketua DPRD NTB dan perwakilan pemerintah provinsi NTB. (TN-04)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button