Dobrak Kantor Dewan, Masyarakat Montong Ajan Pertegas Dugaan Penyimpangan DD Dan ADD

Lombok Tengah, Talikanews.com – Masyarakat Desa Montong Ajan, Kecamatan Praya Barat Daya, dobrak kantor DPRD Lombok Tengah. Kedatangan mereka untuk mempertegas adanya dugaan penyimpangan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa oleh oknum pemerintahan Desa setempat.

Dugaan penyimpangan itu muncul setelah adanya Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) yang di lakukan Inspektorat terhadap pemerintah Desa sebesar Rp. 216.000.000,-. Mereka diterima di ruang Banmus.

Selaku koordinator lapangan, Amir menyampaikan ada rasa ketidak puas masyarakat terhadap pemerintah Desa Montong Ajan karena adanya temuan dugaan penyimpangan penggunaan dana desa oleh Inspektorat. Masyarakat menyayangkan adanya dugaan ketertutupan pihak-pihak terkait.

Dimana, Inspektorat telah menyerahkan hasil audit ke Kejaksaan Negeri Praya, namun ketika berkordinasi dan mempertanyakan temuan itu, Kejaksaan Negeri Praya tidak menanggapi kejadian dengan serius.

“Kami menilai inpektorat lemah dalam pengawasan, karena sampai saat ini setelah pengembalian DD, tidak ada yang menelusuri lebih lanjut apakah sudah di kembalikan atau belum, karena yang terlibat dalam penandatangan kwitansi tersebut adalah orang yang tidak ada kepentingan di Desa, ” cetusnya.

Ditambahkan L. Munawir Haris pengurus Kasta NTB, menemukan adanya dugaan penyelewengan di Desa Montong Ajan sewaktu turun bersama inspektorat.

“Informasi kerugian negara sebesar Rp. 216.000.000,- Menurut inpektorat sudah di kembalikan ke Kas Desa, apakah permasalahan ini selesai sampai disini atau tidak ada tindak lanjut dan apabila memang sudah di kembalikan apa ada bukti atau sudah masuk ke APBDes,” tegasnya.

Terkait hal itu, Inspektur pada Inspektorat Loteng, Lalu Aswatara membenarkan Inspektorat telah melakukan koordinasi dengan kejaksaan terkait dengan hasil temuan dan sudah menyerahkan bukti secara utuh ke pihak Kejaksaan Negeri Praya.

Namun Dari pihak inspektorat tidak bisa mengintervensi lebih jauh terkait hasil yang sudah di serahkan kepada pihak Kejaksaan karena proses selanjutnya adalah kewenangan dari Kejaksaan.

Dia menambahkan, dugaan penyelewengan DD Rp. 216.000.000,- tersebut sudah di kembalikan pada tanggal 28 Juli 2018 melalui BPKAD. Dan Pengembalian dana ke Kas Desa bisa di lakukan setelah 60 hari dan itu tergantung penyidik
Yang jelas, Inspektorat tidak pernah melakukan penandatanganan kwitansi pengembalian Kas Desa akan tetapi sudah di lakukan oleh Pemerintah Desa Montong Ajan.

Setiap audit yang di lakukan oleh Inspektorat sudah diberikan waktu selama 60 hari untuk ditindak lanjuti, dan hasil audit tersebut akan dilakukan tindak lanjuti oleh BPK.

Sementara itu, Kadis PMD Loteng, Jalaludin mengaku, dari PMD belum menerima informasi maupun laporan terkait adanya penyalahgunaan kewenangan yang di lakukan oleh Kades Montong Ajan. Terkait dengan pengembalian keuangan, PMD akan mengecek kembali di APBDes murni 2018 dan APBDes Perubahan 2017. (TN-3)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button