Pemerintahan

Dewan Sebut, Pemprov NTB Urus Diri Sendiri Dalam Bencana Gempa

Mataram, Talikanews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB, kembali sentil sikap Pemerintah Daerah yang terkesan tidak peduli rakyat. Hal itu terbukti dari anggaran yang diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Perubahan 2018, lebih dominan untuk perbaikan gedung pemerintah bukan untuk masyarakat.

Anggota Badan Anggaran di DPRD NTB, H Johan Rosihan menyampaikan, apa yang pernah disampaikan pemerintah provinsi terhadap penanganan korban gempabumi bahwa berusaha memenuhi kebutuhan korban hanya “omong kosong”

Dimana, kesanggupan APBDP NTB hanya Rp 60 Miliar. Akan tetapi, setelah dirinci muncul angka Rp 70 Miliar dalam penanganan dampak gempa di Lombok-Sumbawa.

“Angka Rp 60 Miliar sedikit meningkat dibandingkan usulan awal yang bisa kita telusuri sebesar 10,6 Miliar,” ungkapnya, Kamis (38/8).

Politisi PKS itu juga memaparkan, BNPB juga merilis dampak kerugian gempa paling kurang Rp 7,7 Triliun, rincian sebanyak 125 ribu rumah rusak, korban meninggal dunia 560 orang, dan lebih 400 ribu pengungsi.

Sementara alokasi dari APBN sejauh ini masih simpang siur. Terkadang dana PKH dan Rastra diklaim sebagai bantuan gempa. Sementara itu, APBD NTB juga belum dirasa optimal untuk menangani dampak gempa. Bagi ketua Komisi III itu menyebut sebuah ironi.

“Saat kita meminta bantuan keuangan dari daerah lain. Sementara kas daerah sendiri tidak kita susun secara optimal untuk menangani gempa, ada apa Rp 60 Miliar alokasi gempa dari rencana belanja 5,2 Triliun di tahun 2018 itu setara dengan 1,15 persen, ironis sekali,” kata dia.

Ketua Fraksi PKS itu menuturkan, dari alokasi anggaran gempa, perspektif yang bisa dibaca, korban dari gempa adalah pemerintah, karena setengah alokasinya untuk membangun gedung pemerintah,” tegas dia.

Dia mengajak masyarakat, ikhtiarkan kembali. Dampak gempa mesti menjadi perhatian bersama dan Pemda NTB menampakkan pemihakannya pada peningkatannya alokasi dalam penanganan gempa, minimal 5 persen dari total APBD NTB.

Terkait hal itu, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti mengaku, membantah Pemda tidak peduli korban gempa.

Bagi Sekretaris Daerah (Sekda) itu, justru Pemda sudah mengajukan anggaran sesuai kebutuhan setelah dikoreksi.

“Kita sudah ada kesepakatan dengan Banggar. Kami sudah ajukan untuk perbaikan gedung kantor yang rusak dampak gempa sebesar Rp35 miliar,” tuturnya.

Tidak hanya anggarkan untuk perbaikan gedung kantor. TAPD juga ajukan anggaran untuk sumbangan bagi korban gempa bangunkan tenda darurat. Hal itu untuk antisipasi kekurangan bantuan dari pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi juga sudah memikirkan rumah hunian sementara (Huntara) bagi pengungsi sambil menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan rumah mereka.

Dimana, hitungan kebutuhan per rumah sebesar Rp1,5 juta sampai Rp 2 juta, di kalikan 74 ribu rumah hunian sementara (Huntara) Rp 20 Miliar, tapi bagi yang belum kebagian dari pemerintah dan sebesar Rp 15 Miliar untuk menjamin pemenuhan kebutuhan hidup pada masa tanggap darurat.

“Persoalannya, bantuan bersumber dari APBN tidak bisa sekaligus masuk ke kas daerah untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah itu,” ujarnya.

Disinggung adanya keraguan dari Banggar bahwa anggaran yang dijanjikan pemerintah pusat tertuang dalam Instruksi Presiden Joko 5 tahun 2018 tidak ada masuk dalam KUA PPAS APBDP? untuk anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai Inpres itu jelas tidak bisa langsung masuk ke kas daerah.

Akan tetapi, sudah jelas arah penggunaan yaitu pembangunan selter masyarakat langsung bantuam rumah, dan itu juga butuh waktu.

“Itu sebabnya akan dibuatkan hunian sementara, agar pengungsian lebih layak dari APBDP NTB,” paparnya.

Yang jelas lanjutnya, antisipasi musim hujan bagi korban gempa, pemerintah daerah akan siapkan tenda besar yang lebih layak dibandingkan tenda yang ditempati saat ini.(TN-04)

Related Articles

Back to top button