Fraksi PKS Sebut APBD NTB 2018 Tak Peduli Korban Gempa, Ini Jawaban Pemprov

Mataram, Talikanews.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB, masih menjadi persoalan ditingkat DPRD NTB. Bagaimana tidak, APBD tahun 2018 ini justru di indikasikan tidak peduli terhadap korban gempabumi Lombok – Sumbawa.

Ketua Fraksi di DPRD NTB, H Johan Rosihan mengatakan, salah satu perdebatan yang terus mengemuka yakni terkait penanganan gempa di Lombok soal status bencana, apakah musibah yang berulangkali mengguncang Lombok-Sumbawa akan ditetapkan sebagai bencana nasional ataukah tetap sebagai bencana lokal.

Dimana, hematnya status bencana berkaitan erat dengan peran dan tanggung jawab yang akan diemban oleh institusi pemerintah. Jika ditetapkan sebagai bencana nasional, maka pemerintah pusat akan mengambil alih penanganan dari struktur pembiayaan hingga birokrasi penanganan bencana.

Akan tetapi, jika masih status bencana lokal, maka pemerintah daerah, dalam hal ini, pemerintah provinsi NTB dengan dukungan nasional, dinilainya cukup mampu untuk mengatasi dampak yang diakibatkan oleh gelombang gempa yang berdampak pada 7 kabupaten/kota se NTB.

Pemerintah Provinsi NTB melalui Gubernur NTB – TGB Dr. Zainul Majdi lanjutnya, menyebutkan bahwa penanganan gempa di NTB sudah berskala nasional, bahkan stateman Gubernur mengkhawatirkan kenaikan status bencana dapat membawa dampak buruk bagi perekonomian warga, terutama mereka yang mencari pendapatan di sektor pariwisata.
Dengan demikian, berdasarkan keterangan tersebut, sumber daya lokal yang dimiliki oleh pemerintah NTB cukup memadai untuk mengatasi dampak gempa yang diakibatkan.

Untuk menilai kemampuan pemerintah daerah, hal itu setidaknya tercermin melalui sumber daya pembiayaan yang terlihat pada postur APBD Perubahan NTB yang sedang dibahas bersama dengan DPRD dan birokrasi pemerintah daerah yang akan menangani dampak yang diakibatkan oleh rentetan gempa tersebut. Terkait dengan hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati.

Saat ini, Pemerintah Daerah NTB bersama DPRD NTB sedang membahas KUA PPAS APBD Perubahan. Dalam KUA PPAS, tidak ditemukan nomenklatur khusus terkait penanganan gempa Lombok-Sumbawa.

Mestinya, dalam latar belakang pembahasan KUA PPAS, gempa yang menggoyang Lombok Sumbawa menjadi salah satu pertimbangan utama dalam konstruksi KUA PPAS Perubahan APBD 2018.

“Penyebutan secara khusus penanganan gempa Lombok-Sumbawa dapat menunjukkan kesungguhan pemerintah daerah dalam mendesign penanganan dampak gempa Lombok Sumbawa,” ungkapnya, Senin (27/8).

Kedua, terkait alokasi belanja untuk penanganan dampak gempa, sejauh ini hanya bisa diidentifikasi pada dua pos. Pertama, belanja tidak terduga semula dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp.5.350.000.000,00 atau 107 persen menjadi Rp.10.350.000.000,00. Tambahan Belanja Tidak Terduga ini merupakan bentuk tanggap darurat Pemerintah Provinsi NTB terhadap Bencana Gempa Bumi yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara.

Kedua, penambahan alokasi belanja langsung pada BPPD Provinsi NTB dari Rp 264.552.779.100 menjadi Rp 270.214.027.603.

“Ada kenaikan belanja langsung sebesar 5.661.248.503,” paparnya.

Adapun alokasi belanja pada dinas/badan lain lanjutnya, belum bisa diidentifikasi yang terkait dengan penanganan gempa Lombok-Sumbawa, karena ketiadaan nomenklatur khusus tersebut.

“Jangan sampai, ada keterangan berlebih, klaim atas alokasi program/kegiatan yang sebenarnya tidak tertuju pada penanganan korban gempa, namun diumumkan sebagai alokasi terhadap korban gempa,” kata dia.

Ketiga, sebuah ironi, tatkala alokasi pembiayaan secara mandiri oleh pemerintah provinsi NTB kurang memadai terkait penanganan dampak gempa Lombok Sumbawa, disaat yang sama Pemerintah Provinsi NTB mengirimkan surat untuk meminta bantuan keuangan atas dampak gempa.

Surat tersebut disebutkan bernomor 900/1206/BPKAD/2018 bersifat ‘segera’ yang ditandatangani Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin di Mataram, 6 Agustus yang lalu dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Keempat, dampak kerugian gempa Lombok Sumbawa diestimasi sebesar 7,7 Triliun. Sementara alokasi di APBN 2018 juga APBD NTB belum terlihat menjanjikan.

Saya mengkhawatirkan, dengan mulai masuknya tahapan pemilu, maka penanganan dampak gempa Lombok-Sumbawa akan terabaikan.

Terkait hal itu, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Ir H Ridwansyah juga Tim TAPD menyampaikan, soal apakah APBDP akan digunakan untuk pemulihan pasca gempa atau tidak, sedang dihitung secara terkoordinasi di BNPB dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Setelah dihitung akan dipastikan apa saja yang ditanggung pusat dan yang mana akan dibiayai daerah,” tegasnya.

Yang pasti lanjutnya, akan fokus anggaran untuk bencana termasuk merehab kantor Pemprov yang terdampak agar tidak mengganggu tugas dan pelayanan publik.

Mengenai harapan DPRD NTB agar penanganan gempa, dilakukan oleh pemerintah pusat? Bagi Ridwansyah tidak masalah. Lebih bagus lagi kalau semua ditanggung APBN. Tapi , semua itu harus melalui proses dan koordinasi dengan pusat.

Dia menambahkan, saat ini total kebutuhan untuk memulihkan kondisi sudah dihitung BNPB ketemu angka Rp 7 Triliun di dalamnya menyangkut biaya rumah, infrastruktur dan lain sebagainya. (TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button