Pemprov NTB Bingung Cari Sumber Anggaran Perbaiki Gedung
Mataram, Talikanews.com – Sejak beberapa pekan lalu, pasca diguncang gempabumi berkekuatan 7 SR. Pemerintah Provinsi NTB, telah melakukan pendataan terhadap gedung pelayanan publik (perkantoran) yang rusak. Data sementara, terdapat 60 unit mengalami kerusakan baik ringan, sedang dan rusak berat.
Kalau pun begitu, Pemerintah daerah masih memikirkan dari sumber anggaran perbaikan maupun pembangunan gedung yang diperkirakan memakan Rp 30 Miliar lebih.
“Pasca 19 Agustus, kami kembali melakukan pengecekan kondisi gedung yang sebelumnya ada laporan rusak ringan, sedang dan rusak berat. Karena, adanya gempa susulan diperkirakan adanya perubahan kondisi dari sebelumnya, sehingga akan ada pendataan ulang,” ungkap Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, Akhmad Makchul, Senin (27/8).
Dia menjelaskan, pasca tanggal 19 Agustus Tim Pemprov NTB kembali mengecek kondisi bangunan dan sudah menggelar rapat bersama tim Assesman termasuk bangunan sekolah SMA/SMK Sederajat yang rusak.
“Memang data awal sebanyak 60 unit rusak baik yang bertingkat maupun tidak. Pasca gempa susulan, banyak surat masuk untuk minta perbaikan, itulah sebabnya tim lakukan cek ulang,” kata dia.
Makchul mencontohkan gedung yang sebelumnya rusak sedang menjadi berat seperti gedung inspektorat NTB. Dimana, Inspekturnya pindah ruangan ke ruangan sekretaris, pasca diguncang susulan, kini berkantor di gedung belakang akibat masuk rusak berat.
Begitu halnya gedung tengah Diskominfotik, Diskanlut dan RSJ. Masuk juga gedung RSUP masuk berat khusus disalah satu ruangan operasi, tidak bisa digunakan.
“Ini anggaran awal kita butuh Rp 30 Miliar. Belum looh masuk data baru, malah berkeyakinan akan ada penambahan,” ujarnya.
Disinggung soal sumber anggaran? Dilihat dari tingkat kerusakan, kalau masuk kategori ringan bisa menggunakan APBDP tahun 2018. Sedangkan kategori sedang, akan dilihat mana yang bisa ditangani dulu yang penting bisa digunakan sementara waktu sambil menunggu anggaran. Nah, untuk yang rusak berat akan direkomendasi supaya dikosongkan dan bongkar.
“Penanganan sementara APBDP untuk rusak ringan. Kalau berat, akan cari sumber pembiayaan apakah dari Mendagri atau sumber lain, informasi BPKAD sudah bersurat ke Mendagri minta bantuan dana pembangunan gedung pelayanan itu,” terang dia.
Bagaimana dengan rumah Dinas? Untuk rumah dinas belum dilakukan pendataan, termasuk gedung sekolah SMA dan SMK akan dicek kembali kalau pun ada laporan rusak ringan dan sedang.
“Kami punya waktu 14 hari untuk cek ulang kondisi bangunan pelayanan publik, dan sekolah termasuk rumah dinas,” cetusnya.
Yang jelas, diutamakan yakni gedung pelayanan publik, sekolah dan aset kementerian, masuk juga permintaan dari PMI dan ada permintaan dari hotel, itu semua akan di data.
Terkait hal itu, Ketua Komisi bidang Keuangan dan Perbankan pada DPRD NTB, H Johan Rosihan menegaskan, dari mana mendapatkan anggaran perbaikan Rp 30 Miliar lantaran, APBDP Provinsi NTB bisa dikatakan kosong, hanya penambahan Rp 357 Miliar.
“Itu lah maksudnya kita dorong status bencana nasional, biar ditangani utuh oleh pemerintah pusat. Terus, mau pakai apa perbaiki gedung itu,” tegas dia.
Politisi PKS itu menambahkan, malah pertanyakan sikap pemerintah daerah yang mengaku masih mampu menangani persoalan gempa.
“Kalau mampu, silahkan cari anggaran untuk perbaikan,” tutupnya. (TN-04)
