DPRD NTB Desak Paripurna Usulkan Gempa Lombok Bencana Nasional

Mataram, Talikanews.com – Melihat kondisi Lombok NTB, pasca diguncang gempa berkekuatan 7 SR, yang sudah luluhlantak. Membuat semua fraksi di DPRD NTB, akan desak rapat paripurna mengusulkan darurat bencana menjadi bencana nasional.

“Kami segera rapat, agar diagendakan rapat paripurna desak peningkatan status ke bencana nasional itu. Hal ini setelah memperhatikan kondisi terakhir bencana gempa yang mengguncang Lombok-Sumbawa NTB terakhir. Dimana sudah ratusan jiwa belum yang lainnya,” ungkap salah seorang anggota Fraksi PPP di DPRD NTB, Nurdin Ranggabrani.

Dia mengatakan, korban jiwa atas gempa itu sudah sangat mmprihatinkan, belum korban luka. Anak-anak cidera hingga parah dan kritis, ratusan ribu mengungsi. Berbagai infrastruktur hancur. Ratusan masjid, mushalla, ponpes, sekolah dan tempat ibadah rusak parah.

“Belum dihitung Ratusan ribu rumah penduduk luluh lantak. Kerugian material yang mencapai Rp 7 Triliun serta traumatik yang dalam, hingga kesehatan jiwa dan psikis semakin tidak sehat, terguncang trauma yang hebat. Serta dampak lain kian menumpuk dan membebani rakyat. Apakah ini bukan alasan bencana nasional,” kata dia.

Ketika disinggung ada syarat bisa dipenuhi agar bisa status nasional? Bagi Nurdin, Lumpur LAPINDO saja ditetapkan sebagai bencana nasional tanpa syarat. Padahal, tidak ada kantor pemerintah yang lumpuh di Jawa Timur.

“Apakah mereka ingin semua bangunan rata dan semua orang NTB mati baru ditetapkan sebagai Azab?,” tegasnya.

Disambut ketua Fraksi PKS, H Johan Rosihan. Dia melihat bahwa, dampak gempa Lombok membuat pemerintah darurat dan lumpuh. Bisa sili dari anti perkantoran lumpuh beberapa pekan, perekenomian tidak berjalan, hotel tidak beraktifitas dan lain sebagainya.

“Apakah pemerintah tidak sanggup. Syaratnya sudah terpenuhi semua,” ujar dia

Johan mengajak semua pihak mendorong agar segera ditingkatkan statusnya ke bencana nasional. Jangan malah mencoba-coba mencari alasan untuk tidak menjadikan Lombok bencana nasional.

“Justru kalau kita bicara untuk pariwisata, harus segera ditingkatkan status bencana nasional bro,” sentilnya.

Menurut Johan, semakin lama tangani pulau ini, maka orang akan berkesimpulan bahwa pemerintah daerah “GAGAP” dalam menghadapi bencana, jadi Lombok bukanlah destinasi yang aman dan nyaman ketika terjadi bencana. Status bencana nasional adalah bentuk tanggap.

“Rakyat kita sudah tinjot kembelas (trauma) masih pikir citra. Karena pikir citra akhirnya kita sangat nampak pemerintah provinsi NTB GAGAP “ No To de nti” kata orang sumbawa, ndak tau apa dan dari mana harus mulai bekerja,” cetusnya.

Yang jelas, besok (hari ini, red) pimpinan DPRD NTB, Hj Isvie Rupaida sudah mengiyakan akan rapat di garasi rumah dinas yang merupakan Kantor sementara Sekretariat Dewan pasca gempabumi.(TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button