Dua Caleg Asal Sumbawa Tercatat Telah Terpidana Korupsi

Mataram, Talikanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB, telah memverifikasi berkas para calon legislatif periode 2019-2024 yang diajukan masing-masing partai politik. Hanya saja, ditemukan dua caleg asal Sumbawa sudah menjalani hukuman pidana akibat korupsi.

“Ini temuan kami saat verifikasi berkas sehingga, berkas itu tinggal dikembalikan ke parpol, besok untuk diperbaiki berita acara,” ungkap Komisioner KPU Bidang Teknis, Suhardi Soud, SE, Jum’at (20/7) .

Soud menjelaskan, terhadap mantan nara pidana koruptor, tidak diperbolehkan ikut mencalonkan diri sesuai peraturan pada Pasal 240 Ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Disinggung hasil verifikasi? Dia mengaku, kalau dilihat berkas para caleg dari semua parpol. Bisa dibilang belum sempurna khusus di syarat, tapi relatif baik namun belum 100 persen. Temuan saat verifikasi yakni ijazah belum dilegalisir.

Tidak hanya itu, para caleg ada yang tidak cantumkan profesi terutama ada beberapa anggota DPRD NTB yang pindah parpol namun mencalonkan diri lagi, justru melampirkan pekerjaan swasta.

Adapun nama tersebut yakni, H Suharto sebelumnya politisi Hanura, kini masuk melalui Nasdem. Kemudian, Baijuri Bulkiah sebelumnya Demokrat saat ini PPP dan H Burhanudin politisi Hanura pindah partai ke PPP dan Khairul Rizal.

“Karena lintas parpol berarti harus mundur. Intinya banyak yang belum penuhi syarat dan masih identifikasi terutama yang pindah parpol, ” kata dia.

Oleh sebab itu, KPU meminta bantuan masyarakat, kalau ada informasi para caleg telah melakukan tindakan apalagi anggota Dewan yang pindah partai supaya disampaikan sebagai bahan pertimbangan.

“Ada 933 calon, seharusnya 1040 calon, karena ada beberapa parpol tidak lengkap sehingga ada 107 tidak terisi,” ujarnya.

Soud juga menambahkan, ada salah seorang ASN, namun dilihat dari berkas yang dilampirkan memasuki masa pensiun. Akan tetapi, aturan harus mengundurkan diri .

“Hasil lengkap silahkan tanyakan ke parpol,” tuturnya.

Terakhir, Soud meminta supaya tidak menuliskan nama ke dua mantan narapidana kasus korupsi itu di media massa karena, berdampak pada kondusifitas kedepan. (TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button