Tiga Paslon Tolak Hasil Pleno KPU, Ancam Lapor ke DKPP

Mataram, Talikanews.com – Rapat pleno rakapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, periode 2018-2023 yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB pada Minggu (8/7), menuai penolakan dari tim saksi tiga pasangan calon. Bahkan, tiga saksi paslon akan membawa persoalan tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP).

Tim saksi pasangan H Muh Suhaili FT-H Muh Amin, yakni Hasan Masat, dengan tegas menolak penetapan pleno KPU dan tidak akan menandatangani berita acara hasil pleno. Hal itu dilakukan karena, proses yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sangat mengecewakan . Terlebih substansi yang dibahas biasa saja, tidak terhadap temuan pelanggaran dalam proses.

Contoh, ada rekomendasi dari Bawaslu untuk dilakukan penghitungan ulang karena ada temuan satu pemilih bisa memilih dua kali di Kota Mataram , kemudian ada pengawas pemilu tidak mendapatkan C6. Bahkan, dugaan kuat permainan C6 seperti di Kabupaten Bima tidak ditindaklanjuti.

“Kami rasa kualitas pilkada tahun ini sangat kurang. Banyak rekomendasi Bawaslu tidak dijalankan oleh KPU, ” ungkapnya.

Dia menegaskan, ada dugaan permainan yang sudah lama diskenario oleh penyelenggara dengan salah satu paslon bahkan, petinggi daerah untuk memenangkan salah satu paslon.

“Kami tempuh jalur DKPP bukan Mahkamah Konstitusi karena berkaitan dengan proses penyelenggaraan, ” kata dia.

Begitu halnya oleh tim saksi H Ahyar Abduh – Mori Hanafi yakni, Sahrul Mustofa. Bahwa, mempertanayakan data C1KWK yang dikembalikan, dimana bukti fisik ,seperti apa karena paslon harus tahu disebabkan C1KWK adalah titik rawan permainan.

Dia menegaskan, semua itu berlandasan banyaknya C6 seperti di Kabupaten Bima yang tidak tetpakai sebanyak 37 ribu tidak jelas pengembalian .

“Total C6 yang tidak tersalurkan sebanyak 2.91000 tidak jelas dimana, apakah disebar atau tidak. Jika dikembalikan mestinya harus mengetahui paslon,” ujar dia.

Tim Saksi Zul-Rohmi, Ahmad Ahyar, dengan tenang dan lapang dada menerima hasil penetapan suara karena sesuai dengan rekapapan partai mengacu pada C1KWK.
Kalau pun demikian, Sekretaris KPU NTB, Mars Ansori tetap membacakan keputusan hasil rakapitulasi pilkada gubernur dan tetapkan hasil perolehan suara masing-masing calon.

Ketua KPU NTB , L Aksar Ansori justru tetap mengesahkan hasil rakapitulasi pilgub NTB 2018. Perlu diketahui oleh semua pihak bahwa, dirinya secara tulus menjalankan proses, atas nama Allah, Rasulullah, dirinya tidak pernah bermain apalagi di intervensi pihak lain.

Lain halnya dengan komisioner KPU NTB, Yan Marli, menyampaikan, penetapan calon terpilih tetap akan dilakukan sambil menunggu waktu 1×24 jam, atau paling lama tiga hari dan melihat apakah ada yang gugat ke MK . Jika tidak ada gugatan ke MK maka langsung ditetapkan.

“Tidak apa-apa mereka tidak tanda tangan, selama tidak menggugat ke MK. Tetap disahkan, ” tegasnya.

Khuwailid Ketua Bawaslu NTB, M Khuwailid mempertanyakan beberapa hal yang tidak masuk akal seperti disampaikan KPU Kabupaten/Kota yang disinkronkan dengan temuan pengawas. Contoh, di Kabupaten Bima, Kabupaten Bima sebanyak 1.337 orang meninggal , kemudian pindah alamat 2.924 orang, sebanyak 3.369 orang tidak dikenal dan sebanyak 37.317 orang tidak dapat ditemui. Sedangkan lain-lain sebanyak 5.081 orang sehingga total 50.028 orang.

Yang menarik kata Khuwailid, terhadap kertas suara sebanyak itu menurut penjelasan KPU Kabupaten Bima, dikembalikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS).

“Bagaimana proses pengembalian, apakah dijamin sesuai data dan kenapa bisa banyak sekali jumlah tidak dikenal. Lantas seperti apa proses coklit dilakukan oleh KPU,” kata dia depan forum.

Bahkan, Panwascam pernah merekomendasikan akibat ada temuan bahwa, ada salah seorang anggota panwas tidak ada nama dalam DPT dan tidak mendapatkan formulir C6. Yang aneh, bisa masuk, berarti yang bersangkutan tidak penuhi syarat sebagai panwas. “Ini kami sayangkan bahwa, rekomendasi tidak ditindaklanjuti, “ungkap dia.

Tidak hanya itu, di Kota Mataram, ada pemilih bisa melakukan hal pilih 2x di TPS yang berbeda. Temuan itu, langsung direkomendasikan ke PPS untuk ditindaklanjuti oleh KPU karena, dalam aturan, tidak boleh satu nama bisa memilih 2x. Namun, sampai saat ini tidak ada tindaklanjut.

“Belum bicara Lombok Barat, jumlah pemilih antara pemilihan Bupati dan Gubernur beda angka. Itu yang kami maksud ada temuan pemilih ganda dan sudah kami ingatkan jauh sebelumnya, ” ujar dia.

Khuwailid mengaku, KPU terlalu banyak bantahan KPU, ketika ditanyakan admintrasi malah menjawab pelanggaran, ketika dibalik justru jawab administrasi.
Ketika disinggung soal laporan ke DKPP? Khuwailid tidak merisaukan, malah akan kaji dan pelajari laporan itu nanti, sebagai bahan ketika diundang klarifikasi. Begitu halnya saksi tidak mau tanda tangani adalah hak masing-masing calon. (TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button