Gubernur Sibuk, Rapat Paripurna DPRD NTB Ditunda

Mataram, Talikanews.com – Rapat paripurna masa persidangan II tahun sidang 2018 tentang penjelasan gubernur terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 dan saran juga pendapat Badan Anggaran Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 di DPRD NTB gagal digelar.

Gagalnya rapat paripurna yang ke dua kali lantaran, gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi yang sedianya akan hadir, akan tetapi akibat kesibukan diluar, terpaksa ditunda hingga Senin tanggal 9 Juli 2018.

“Iya, terpaksa ditunda sesuai peraturan DPRD nomor 1 2014 bahwa, penyampaian Raperda harus dihadiri oleh gubernur atau wakil gubernur, “ungkap Sekretaris DPRD NTB, H Mahdi, Rabu (4/7).

Dia menjelaskan, penundaan itu juga berdasarkan hasil kesepakatan pimpinan dan pimpinan fraksi mengacu pada peraturan DPRD NTB. Senangkan perubahan itu akan disahkan oleh badan musyawarah.

“Memang rapat ini sudah dijadwalkan. Akan tetapi, ada panggilan undangan yang harus dihadiri oleh pak gubernur, yang tidak bisa diwakili dan ditunda. Akhirnya agenda DPRD ditunda, “kata dia.

Menurut Mahdi, gagalnya atau rapat paripurna tersebut berakibat pada pergeseran jadwal agenda sidang yang lain. Sehingga, agenda DPRD harus disesuaikan lagi.

Ia berharap, agenda sidang tidak ditunda lagi karena sebentar lagi akan memasuki rapat anggaran perubahan dan memasuki pembahasan APBD tahun 2019.

“Agenda DPR harus disesuaikan lagi, saya berharap kepada pimpinan tetap tidak bergeser tidak terlalu lama”, harapnya.

Penundaan itu mendapat tanggapan dari duta demokrat dari Dapil VI Misfalah, S.Pd yajg menganggap penundaan merupakan hal biasa .

“Ya hal yang biasa itu, biasa kalau pak Gubernur belum berkesempatan, sejauh ada informasi bahwa beliau tidak bisa hadir insya Allah tidak ada kekecewaan,” ceritanya.

Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB, H Irnadi Kusuma dikonfirmasi enggan memberikan keterangan banyak, yang jelas pak gubernur ada agenda lain diluar daerah. Disinggung apakah ada kaitan dengan pemeriksaan oleh KPK? Dengan tegas Irnadi menjawab bukan .

“Ada agenda lain, bukan urusan KPK mas,” terangnya.

Informasi dihimpun, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi tidak hadiri rapat paripurna tersebut lantaran ada undangan penting klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyangkut kasus divestasi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) ke PT Aman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Klarifikasi terhadap penjualan saham tersebut juga membuat wakil gubernur NTB, H Muh Amin bertandan ke KPK untuk memberikan keterangan pada Selasa (3/7) kemarin bersama beberapa pimpinan DPRD NTB .

“Iya menyangkut divestasi penjualan saham. Yang jelas, saya tidak begitu paham dan ikut terlibat dalam persoalan saham, “tutup dia. (TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button