Pempus Devisit Anggaran, Wilgo Minta TGB Lebih Teliti Bahas APBDP 2018
Mataram, Talikanews.com – Salah satu anggota DPR RI Komisi XI yang membidangi Keuangan, H Wilgo Zainar meminta kepada Pemerintah Daerah Provinsi NTB, dalam hal ini Gubernur, TGH M Zainul Majdi supaya lebih teliti membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2018.
Hal itu dikatakannya karena saat ini, Pemerintah Pusat sedang defisit APBN berada di angka 2,63 persen. Disatu sisi, Pemerintah belum merencanakan untuk membahas APBN Perubahan TA 2018.
“Kita sama-sama paham defisit ini dikhawatirkan akan melebar akibat dari memburuknya nilai tukar rupiah terhadap Dollar Amerika dan meningkatnya harga minyak dunia dari U$45 Dollar per barrel di APBN 2018. Sekang sudah berkisar ke angka U$85 Dollar per barrel. Jadi devisit ini makin melebar,” ungkapnya, di Mataram.
Dia mengaku, sudah mempertanyakan sikap pemerintah yang tidak akan membahas APBN Perubahan ini melalui Menteri Keuangan.
“ Menteri Keuangan sempat menegaskan tidak ada agenda bahasan APBNP TA 2018. Malah, agendakan bahas APBN TA 2019,” kata dia.
Politisi Gerindra itu mengatakan, pembahasan APBN 2019 bersandar pada asumsi makro, salah satu asumsi makronya pada aspek pertumbuhan. Dimana, berada pada angka 5,2 persen sampai angka 5,6 persen.
Akan tetapi, jika dilihat dari target pertumbuhan, justru terlalu optimistis jika dibandingkan tingkat pertumbuhan saat ini masih berada pada angka 5,06 persen dari target pertumbuhan 5,4 persen di APBN 2018.
Sedangkan Asumsi target pertumbuhan lanjut Willgo merupakan salah satu asumsi yang akan mengukur tingkat asumsi penerimaan atau pendapatan Negara.
“Kalau tinggi asumsi target pertumbuhan maka secara otomatis asumsi target penerimaan atau pendapatan Negara itu pasti akan bertambah. Begitu pun sebaliknya, jika asumsi pertumbuhan itu menurun, maka sudah barang tentu akan melahirkan devisit anggaran. Implikasinya, maka Pemerintah akan menutup kekurangan dengan menambah sumber pembiayaan lain atau dengan menambah hutang,” ujarnya.
Untuk dana transfer daerah dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Provinsi NTB kata wakil rakyat Dapil daerah pulau seribu masjid itu, mengalami devisit sekitar Rp100 Milyar lebih di tahun 2018. Salah satu aspek yang mengakibatkan devisit itu adalah meningkatnya anggaran pelaksanaan dan pengamanan Pilkada.
“Sementara suplai anggaran dari Pempus itu mengalami pengurangan. Sehingga hal ini yang mengakibatkan Pemerintah Daerah Provinsi harus melakukan penyesuaian anggaran, “paparnya.
Sementara tahun 2019, sangat berharap kalau pun ada APBD P dari Gubernur TGB saat ini adalah merupakan APBD P terakhir bagi Gubernur TGB sehingga disarankan agar Gubernur terpilih di Pilkada 27 Juni 2018 ini, supaya visi misinya juga nanti bisa masuk pembahasan APBDP.
Hal itu dimaksudkan supaya sektor-sektor yang menjadi unggulan di daerah dapat diprioritaskan seperti KEK Mandalika Resort yang meliputi pengajuan akses perluasan jalan menuju KEK Mandalika masuk Program Strategis Nasional atau PSN sehingga ketika hal itu sudah masuk ke PSN maka kita bisa berharap adanya injeksi anggaran dari APBN.
Begitu halnya dengan pembangunan DAM Mujur, bagi dia harus diupayakan untuk dibuat suatu skema pembangunan yang komprehensif termasuk kebijakan anggaran dalam soal pembebasan lahan pembangunan DAM tersebut. Selain itu, harus ada upaya untuk lebih fokus pada program-program yang dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi.
Pihaknya juga berharap agar porsi anggaran DBHCHT dapat lebih besar dianggarkan kembali untuk para petani agar petani bisa lebih sejahtera dan lebih semangat dalam menggarap hasil pertaniannya.
“Sebagaimana kita ketahui porsi DBHCHT untuk para petani ini sangat sedikit sekali diporsikan kembali untuk para petani kita. Apalagi kita ketahui para petani tembakau kita tidak mendapatkan anggaran subsidi pupuk sehingga konpensasi dari tidak adanya subsidi pupuk itu maka para petani semestinya harus mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dari DBHCHT ini,” pungkasnya. (TN-04)
