Predikat Opini WTP ke-7 Provinsi NTB Sisakan Tiga Catatan BPKP

Mataram, Talikanews.com – Pemerintah Provinsi NTB kembali mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Tujuh kalinya secara berturut-turut yakni dari tahun 2011 sampai 2017.

Pemberian opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) didasarkan UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1, didalamnya mengandung empat kriteria kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan  efektifitas sistem pengendalian intern (SPI).

Kalau pun mendapatkan Opini WTP, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI masih menemukan tiga pokok temuan yang belum terselesaikan oleh Pemerintah provinsi NTB yaitu, diminta mengembalikan sisa pelaksanaan 30 (Tiga Puluh) paket pekerjaan pada enam OPD yang tidak sesuai kontrak senilai 5,56 milyar yang mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp5,43 M  dan denda keterlambatan senilai Rp 224,63 juta.

Terhadap temuan kelebihan pembayaran tersebut, sampai dengan tanggal 24 Mei lalu, Pemprov telah mengembalikan senilai Rp 4,64 Milyar sehingga masih terdapat sisa senilai Rp 790,70 juta  serta penyetoran denda keterlambatan senilai Rp 224,63 juta.

“Penyetoran tersebut menunjukkan komitmen dan kesungguhan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Anggota II BPK RI, Agus Joko Pramono di rapat paripurna istimewa penyerahan LHP atas LKPD Provinsi NTB tahun anggaran 2017, di gedung DPRD NTB, Jumat (25/5).

Joko menyampaikan, temuan lainnya, Pemprov NTB belum mendapatkan kontribusi atas Investasi Non Permanen pada PT Angkasa Pura I (Persero) selama masa investasi yang berjumlah 40 miliar lebih dan terakhir pemungutan pendapatan denda keterlambatan penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor tidak sesuai ketentuan dalam hal penyampaian SPPKB sudah tidak menjadi bagian dari prosedur penetapan pajak kendaraan bermotor (PKB).

Laporan keuangan pemprov NTB tersebut merupakan laporan keuangan ketiga yang disusun dengan basis akural, sebanyak tujuh laporan yaitu laporan realisasai anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta catatan atas laporan keuangan. Terhadap hal itu, Joko menyampaikan BPK telah memeriksa laporan Keuangan.

Dimana, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan tersebut yang meliputi Pendapatan dengan realisasi sebesar Rp5,083 triliun dari anggaran sebesar Rp5,12 triliun, Belanja dan Transfer dengan realisasi senilai Rp5,25 triliun dari anggaran senilai Rp5,54 triliun, total Aset senilai Rp13,17 triliun serta jumlah Kewajiban ditambah Ekuitas senilai Rp13,17 triliun.

Berdasarkan hasil pemantauan tindak lanjut per 31 Desember 2017 atas rekomendasi BPK RI untuk temuan pemeriksaan tahun 2017 dan sebelumnya, mengungkapkan bahwa terdapat 1.378 rekomendasi senilai Rp 94.946.438.344,95. Dari jumlah tersebut, telah di tindaklanjuti sebanyak 1.227 rekomendasi atau 89,04 persen, 98 rekomendasi belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut atau sebanyak 7,11 persen sebanyak 29 rekomendasi belum ditindaklanjuti atau sebanyak 2,10 persen, serta sebanyak 24 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Terhadap tiga temuan tersebut, Gubernur NTB, M Zainul Majdi berjanji akan segera menyelesaikannya terutama sisa 30 paket kontrak yang keuangannya harus ditesor kembali. Terhadap kontrinbusi AP I, Majdi akan berusahasehingg bisa terseleaikan sampai berakhir masa jabatan yaitu  17 September nanti.

“Kita akan selesaikan, untuk kontribusi mudah mudahan sampai 17 September nanti,” kata dia.

Gubernur dua periode itu juga menyinggung predikat WTP yang didaptakan Pemprov NTB untuk ke tujuh kalinya. Meski ukuran sample BPK setiap tahun berbeda beda namun pihakanya semakin tajam bisa memahami aturan BPK tersebut. dengan adanya WTP itu diharapkan menjadi pendorong Pemrov dan kabuapten untuk terus meningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah dan pada saat yang sama juga diharapkan hal hal yang sifatnya koruptif bisa dikurangi.

“Ini semua patut kita syukuri tetapi juga menjadi pendorng lebih baik lagi,” pungkasnya. (TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button