KPU dan Bawaslu Diminta Kerja Benar, Jangan Berpolemik

Mataram, Talikanews.com – Kisruh data daftar pemilih tetap (DPT) pilkada gubernur dan wakil gubernur NTB periode 2018-2023 antara Bawaslu dan KPU NTB, mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya, tim pemenangan paslon Suhaili-Amin yakni Raihan Anwar.

Politisi Nasdem itu mengatakan, data pemilih sebanyak 54 ribu lebih bermasalah versi Bawaslu yang diplenokan oleh KPU NTB, harus segera diperbaiki. Jika tidak, akan ada indikasi kuat pelanggaran pemilu yang di sengaja.

“Masak ada TNI/Polri masuk DPT, pleno KPU itu tidak lebih tinggi dari Undang-Undang, harus mengacu pada proses dalam menetapkan daftar pemilih. Jangan asal pleno, dan masih bisa diperbaiki, “ungkapnya, Jumat (18/5).

Dia mengatakan, jika melihat dari media, kesalahan ada di tangan KPU, karena tugas Bawaslu adalah mengoreksi data yang disampaikan oleh KPU disesuaikan dengan lapangan. Ketika ada hasil koreksi dari Bawaslu, tugas KPU yaitu melakukan kroscek lagi berdasarkan by name by address.

“Kalau mengatakan pemilih ganda bisa dihitung dengan jari, anak kecil aja bisa hitung, kenapa diperdebatkan. Lebih baik turun data ulang, ” kata dia.

Menurut Raihan, angka 54 ribu tersebut sangat signifikan mempengaruhi kemenangan pada pemilu. Wajar seandainya tim paslon mempertanyakan data itu.

Disinggung apakah persoalan tersebut merupakan by desain? Raihan enggan terlalu jauh menanggapi hal itu. Yang jelas, mau by desain atau tidak, harus segera diperbaiki, jangan sampai berdampak ke hasil pemilu.

“Kalau betul faktanya, koreksi, masih ada waktu, kerja yang bener, jangan berpolemik, mereka di gaji untuk kerja bukan berpolemik,” tegasnya.

Kisruh tersebut juga mendapat perhatian dari salah seorang anggota DPRD NTB, Made Slamet. Menurut politisi PDIP itu, perbedaan data tersebut akan jd masalah besar, bisa saja masalah hukum dan masalah politik.

Jika bicara hukum, ada upaya dugaan mencegah hak seseorang untuk mendapatkan hak pilih, kemudian, orang yang belum mencukupi umur bisa memilih sehingga, terkesan ada dugaan permainan.

Ketika bicara politik, jelas dalam situasi begini yakni Pilkada, akan dijadikan alat bukti menggugat oleh paslon yang kalah.

“Data ini akan dijadikan senjata paslon kalah. Sehingga harus segera diperbaiki,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button