Erwin Martakota Tetap Duduki HPL 28

Lombok Tengah, Talikanews.comLalu Erwin Martakota dan keluarganya tidak menerima perlakuan PT Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) atas sikap sewenang-wenang yang dilakukan tanggal 30 April kemarin atas pengosongan lahan yang kini diakui masih miliknya.

“Kami tidak akan pergi dari lahan itu. Malah kami akan buat tenda,” kata Erwin Martakota, Rabu (2/5).

Karena, ia tidak mungkin akan pergi dari lahannya. Apalagi, dasar hukumnya sudah jelas ada, seperti putusan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 1157 K/Pdt./1992 terkait hibah. Selain itu,  putusan perkara pidana nomor 7/pid.C/2015/PN.Pya juga jelas tidak menganggap dirinya bersalah atas laporan yang dilayangkan ITDC terkait dengan penggeregahan.

“Kalau memang PN tidak mengganggap itu tanah milik saya, otomatis saya sudah dianggap bersalah ketika itu. Tapi ini tidak, malah PN memulihkan harkat dan martabatnya,” ujarnya.

Untuk itu, ia menantang ITDC untuk duet di pengadilan. Kalau memang betul berani. Apalagi, menganggap dirinya (ITDC red) benar dan mempunyai alas hak yang berupa HPL itu.

“Mana lebih tinggi hak pengelolaan lahan yang dikagum-kagumi itu, daripada dokumen yang saya miliki. Mari kita duet di pengadilan,” tegasnya.

Kemudian, apa yang dilakukan tanggal 30 April itu sebenarnya tidak wajar. Apalagi,  tidak ada dasar yang berkekuatan tetap, seperti putusan pengadilan atas eksekusi lahan.

“Tidak perlu bawa pasukan banyak-banyak, kalau memang ada putusan pengadilan soal eksekusi lahan. Cukup hanya panitera saja datang, saya pasti hormati hukum,” katanya.

Malah ia pertanyakan, kok bisa-bisanya ITDC melakukan pengosongan kembali, padahal kasus pengerusakan yang telah dilakukan tanggal 15 Februari itu masih dalam proses penyelidikan di Polda NTB.

“Hukum ini memang aneh, kok bisa polisi ikut dalam pengosongan itu. Lantas kelanjutan dari laporan yang kami ajukan atas pengerusakan yang dilakukan ITDC itu kemana,” tanyanya.

Oleh sebab itu, keluarga L Erwin Martakota, Lalu Ranggalawe tidak menerima apa yang dilakukan ITDC. Untuk itu, ia akan bersurat ke Presiden, yang ditembuskan ke Kapolri, Ketua DPR RI dan Komnas HAM. Sehingga, atas surat yang diajukan itu, Presiden agar segera memerintah Menteri BUMN.

“Bila tidak ada tanggap dari Presiden, kami akan ajukan ke peradilan Mahkamah Pidana Internasional. Kami  tidak main gertak,” tungkas Lalu Ranggalawe sekaligus Ketua Paguyuban Bile Sungkawe di kediamannya, Rabu (2/5). (TN-03)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button