Johan Ingatkan Sekda, Jangan BPPD Seperti Kasus BPR NTB

Mataram, Talikanews.com – Dualisme ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, terus menjadi sorotan. Terlebih, pasca Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H Rosiady Sayuti memanggil semua pengurus untuk menentukan siapa yang layak jadi pucuk pimpinan. Hanya saja, rapat tersebut menemui jalan buntu.

Terkait hal itu, salah seorang anggota DPRD NTB, H Johan Rosihan justru menyalahkan Sekretariat Daerah karena terlalu intervensi dalam persoalan kepengurusan lembaga yang bertugas mempromosikan daerah seribu masjid ini.

“Suruh pak Sekda belajar dari kasus BPR NTB. Akibat intervensinya, gagal merger sampai Now dan bukan hanya gagal tapi jadi berantakan, “ungkapnya, Kamis (26/4).

Menurutnya, apa yang menjadi referensi Sekda bahwa, Ketua BPPD harus bisa berbahasa Arab, bagi Johan, memang itu penting. Akan tetapi jangan menafikan semua kriteria yang lain dalam arti, wisatawan yang masuk ke NTB bukan hanya dari negara Timur Tengah saja.

Sehingga, pendapat politisi PKS NTB itu, dengan posisi Fauzan Zakaria ditempatkan sebagai wakil ketua dinilai sudah bagus.

“Belajar dulu lah jadi “tukang jualan” di dunia pariwisata ini. Jangan langsung mau jadi pemimpin,” kata dia.

Disinggung langkah Sekda menunjuk Faozan Zakaria karena di back up oleh Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi. Apalagi sapaan TGB menyampaikan bahwa ide tersebut searah dengan pengembangan wisata halal? Johan balik bertanya, memang kenapa kalau diback up TGB?.

Johan menegaskan, jika bicara bahasa, semua pelaku wisata di dunia tidak ada yang terkendala mengenai bahasa, mereka semua mengerti bahasa Inggris, artinya bukan hanya bahasa Arab seperti alasan Sekda.

Dengan demikian, dirinya meminta supaya wisata halal jangan dipolitisasi untuk melegalkan orang tertentu demi menduduki posisi tertentu seperti yang terjadi ditubuh BPPD NTB saat ini.

“Wisata halal bukan hanya milik orang yang mengerti bahasa Arab semata, tapi milik semua kita,” terangnya.

Ditambahkan ketua Komisi III DPRD NTB itu, wisata halal esensinya bukan pada bahasa, tapi lebih kepada kesiapan produk serta jasa yang bisa sajikan terhadap wisatawan. Harusnya, jika konsen pada wisata halal, maka Pemprov NTB harusnya membuat kebijakan produk wisata halal.

Contoh kecil, coba masuk salah satu Mall terbesar di NTB, masih banyak gerai-gerai yang belum ada sertifikat halalnya.

Begitu halnya jika berkunjung ke pantai Ampenan, apakah ketika tiba waktu maghrib, aktivitas disana dihentikan sejenak untuk sholat? “Yang kita tekankan, bagaimana kesiapan tempat ibadahnya,” tutupnya. (TN-04)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button