Pelayanan Kesehatan, Masuk 5 Besar Pengaduan Di Ombudsman

Mataram, Talikanews.com – Ombusman perwakilan NTB terus menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Bahkan pengaduan pengaduan masyarakat terkait pelayanan kesehatan masuk lima besar terbanyak. Termasuk pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang berkiatan dengan pelayanan BPJS.

Oleh sebab itu, upaya keras dengan menciptakan inovasi pelayanan dinilai sangat strategis. Seperti sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim menjelaskan, untuk memahami karakteristik kesulitan pelayanan BPJS yang ada di setiap rumah sakit. Menurutnya harus segera diatasi. Oleh sebab itulah, dalam berbagai koordinasi dan komunikasi dengan manajemen rumah sakit dan pemangku kebijakan khususnya disektor kesehatan di NTB, Adhar menekankan betapa pentingnya membangun terobosan tata kelola informasi dan sistem pengelolaan pengaduan sesuai Pasal 23 UU 25 Tahun 2009 yang mengatur tentang Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

Sistem yang dimaksud antara BPJS dan pengelola fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat puskesmas hingga rumah sakit harus membangun tata kelola pengaduan yang terhubung dalam satu sistim.

“Ini penting agar pengelolaan pengaduan yang khas seperti warga peserta BPJS yang memiliki angka NIK dobel menjadi cepat teratasi,” kata Adhar dalam sebuah pertemuannya bersama kepala BPJS Selong Lotim, Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah dan Lombok Timur serta sejumlah pengelola rumah sakit daerah dan swasta di Lombok Timur dan Lombok Tengah di Mataram.

Adhar memaparkan, persoalan mendasar dalam pelayanan lesehatan yaiut pelayanan BPJS, berbagai pengaduan terkait pelayanan publik di BPJS masih sering berdatangan mereka mealporkan salah satu permasalahan yang dinilai berat adalah banyaknya Nomor Induk Kependudukan (NIK) peserta BPJS yang ternyata dobel. Kebiasaan sebagian masyarakat yang memiliki nama lebih dari satu menyebabkan NIK yang ada berbeda dengan NIK yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lombok Timur maupun Lombok Tengah.
Terkait hal itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Gerry Adhikusuma, menjelaskan salah satu kendala sulitnya menyelesaikan laporan masyarakat terkait pelayanan BPJS adalah kebiasaan warga setempat memiliki nama lebih dari satu.

Misalnya ada yang namanya Jaenudin, tapi kadangkala nama panggilanya Amaq Arif karena nama anaknya Arif. Ini belum termasuk nama yang berubah setelah usai menunaikan ibadah haji.

Menurut catatan BPJS Lombok Timur, kata dia berdasarkan koordinasinya dengan Dinas Dukcapil setempat dari sekitar 1,9 juta orang memiliki NIK namun yang terlacak di Dinas Dukcapil Lombok Timur hanya sekitar 1,2 juta orang. Selisih sekitar 700 ribu orang ini kebanyakan karena kasus nama yang lebih dari satu. Kondisi ini membuat BPJS Cabang Selong sering kesulitan mengklarifikasi permasalahan jika ada pengaduan.

Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan penataan penyelesaian laporan BPJS di Lombok Timur dan Lombok Tengah diluar puluhan jenis permasalahan lainnya dalam pelayanan BPJS.

Dalam hal ini, upaya optimalisasi mutu pelayanan dan komitmen pengelolaan informasi dan pengaduan, BPJS Kesehatan Cabang Selong Kabupaten Lombok Timur menggandeng Kantor Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan Integrasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan Peserta (PIPP) Rumah Sakit dengan BPJS Kesehatan Cabang Selong.

Lebih lanjut Gerry mengatakan kerjasama dan koordinasi dengan Ombudsman RI Perwakilan NTB selama ini dirasakan sangat membantu dalam perbaikan pelayanan publik.

“Kami akan terus memperbaiki pelayanan kami agar dapat memuaskan masyarakat,” ujarnya.

Saat ini BPJS Kesehatan tengah membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan keterbukaan informasi dan pengelolaan pengaduan atau PIPP.

Demi pelayanan maksimal kepada masyarakat, dilakukan penandatangan komitmen (keterbukaan informasi, Akuntabilitas, Profesionalitas dan Integritas) bersama BPJS Cabang Selong dengan Fasilitas Kesehatan Rujukan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dengan disaksikan oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB. (TN-04)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button