Polemik Ruko Berlanjut, Warga Hampir Bentrok

Lombok Tengah, Talikanews.com – Polemik Ruko di kawasan Lingkungan Karang Bali Kelurahan Tiwu Galih Kecamatan Praya terus berlanjut.

Bahkan, ketika petugas dari tim lapangan yang terdiri dari Dinas PU, Sat Pol PP dan anggota DPRD Loteng datang ke lokasi pada Selasa (03/04), bentrok antar warga hampir saja terjadi.

Pemilik ruko bernama Riswan Hadinata merasa keberatan atas kedatangan warga karena warga seolah sangat ngotot agar ruko itu segera diratakan. Padahal, dari perjanjian yang ada, ruko hanya maju 2 meter saja dan saat ini sedang dilakukan penembokan penyangga sebelum tembok utama dirobohkan.

Warga dari penggugat dan pemilik ruko sempat memanas dan sempat terjadi kericuhan di lokasi tersebut. Terlebih setelah pemilik ruko keluar dan mengusir warga yang datang.
Beruntung petugas keamanan dari Sektor Praya dan Sat Pol PP Lombok Tengah berada di lokasi dan berhasil mengendalikan keadaan yang sempat ricuh tersebut.

Salah satu warga yang terdampak pembangunan, Zubaidah menegaskan, ia sebernarnya sempat meminta ganti rugi agar persoalan itu cepat selesai. Hanya saja, karena respon dari pengembang dan pemilik ruko sangat lamban, akhirnya ia bersama keluarganya dengan tegas meminta agar pengembang membongkar bangunan itu dan mengikuti aturan yang ada dalam IMB.

“Saya mau ikuti peraturan pemerintah saja kalau sekarang, karena ini masalah nyawa pak jangan main-main,” tegasnya.

PSX_20180403_173513

Sementara itu, salah satu pengembang, H. Kalimahyudin mengatakan, dirinya dan pemilik ruko sebenarnya akan memenuhi tuntutan warga. Salah satunya adalah membongkar tembok bangunan dan atau mencarikan rumah lain bagi Zubidah.

“Kami bukannya tidak mau, tapi kan tidak bisa sim salabim begitu mau langsung ada rumah, langsung ada ganti rugi, langsung bisa dibongkar, kan tidak bisa begitu,” kesalnya.

Dia membeberkan, pada saat prosesi mediasi, pihak Pemkab termasuk Sat Pol PP juga ikut menyaksikan hal itu. Sehingga, pihaknya sangat yakin jika apa yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan aturan.

“Dan kami siap ikuti aturan itu, kami disuruh bongkar ya kami bongkar, tapi tunggu dulu sampai tembok penyangga ini jadi,” lanjut dia.

Sementara itu, tim dari Pemkab khususnya Dinas PUPR dan DPRD Loteng memberi solusi agar warga serta pengembang mengambil jalan tengah.

Dinas PUPR dan Sat Pol PP akan melakukan pengawasan terhadap pembangunan dan pembongkaran ruko itu serta meminta agar warga memberi tenggat waktu minimal selama tiga minggu kepada pengembang agar tembok penyangga selesai dibangun sebelum tembok utama dirobohkan.

“Itu sudah jalan tengahnya dulu,” ungkap Mashudi, anggota Komisi III DPRD Loteng yang ikut dalam rombongan tim pantauan lapangan. (CR.1-TN)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button