Terkait Konversi Bank Syariah, Fraksi PDIP Menduga Ada Penyelundupan Hukum Dan Akan Bersurat Ke OJK

Mataram, Talikanews.com – Fraksi PDIP di DPRD NTB, rupanya tidak diam pasca persetujuan Panitia Khusus 1 tentang konversi dari Bank NTB konvensional ke Syariah. Padahal, Pansus sudah meloloskan Raperda untuk dijadikan Perda sebagai acuan kerja Bank NTB Syariah.

Terlebih, Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi siap memenuhi syarat untuk bisa menjadi Bank Syari’ah sesuai pandang Pansus yakni, memenuhi sisa kekurangan modal dasar sebesar Rp 36 Miliar, pada APBDP 2018.

Terkait hal itu, Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB, Ruslan Turmuzi justru akan bersurat ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat untuk meminta supaya terus mengawal proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Konversi itu.

Hal itu dilakukan, karena menduga ada penyelundupan hukum akibat pasal yang dipotong sebagai acuan demi mempercepat konversi.

“PDIP tidak pernah menolak konversi Bank Syari’ah karena sudah diatur dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang ditolak yakni prosedur perda akibat penyelewengan pasal,” ungkapnya, Rabu (28/3).

Ruslan mengaku, semua Fraksi sepakat terkait konversi berdasarkan karena sudah jelas diatur UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Hanya saja, Fraksi PDIP tetap menolak Perda tersebut disahkan alasannya, disebabkan ada pelanggaran, terutama modal dasar dan kepemilikan.

Dimana, berdasarkan aturan, pemegang saham tertinggi harus menyetor modal penuh, yakni 51 persen harus secara cash dan dilaporkan secara elektronik.

Faktanya, Pemerintah Provinsi NTB selanjutnya pemegang saham terbesar baru menyetorkan modal sebanyak 45,6 persen.

“Pasal ini yang ditanyakan, bersifat mutatis mutandis. PDIP tidak mau ada penyelundupan hukum akibat pasal yang dipotong,”kata dia.

Politisi partai moncong putih itu memaparkan, modal dasar 51 persen itu harus cas, termasuk 25 persen pemilik modal sepakat sehingga berjumlah 2,5 miliar kali 25 persen sesuai PP tentang perseroan terbatas. Sebagai pemegang kendali, Pemprov harus ada 51 persen, faktanya 45,6 persen persen.

“Jika mau penambahan modal, harus melalui RUPS. Intinya tidak memenuhi syarat terbentuknya perseroan terbatas,” tegasnya.

Bukan hanya persoalan modal dasar, ada pelanggaran ADRT terhadap Raperda Konversi, dalam ADRT juga PP perseroan terbatas, tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan direksi, yang ada pengangkatan dan pemberhentian.

Bagaimana dengan stateman Gubernur soal sudah ada acuan yakni surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Jaksa Pengacara Negera (JPN) dan rujukan Legal Opinion (LO)? Bagi Ruslan, mereka mengeluarkan LO mengacu pada pasal yang berbeda, kalau mengacu pada pasal 11 huruf b angka 3, tentang perlakuan khusus, tidak boleh ada perpanjangan. Oleh sebab itu, terhadap direktur yang diperpanjang tidak boleh menggunakan kewenangan.

“Kami juga menduga jabatan itu ilegal, karena perpanjangan itu melanggar aturan,” papar dia.

Sekali lagi, Fraksi PDIP akan bersurat ke OJK dan pihak terkait yang ada di pusat untuk meminta kawal proses pembentukan Perda konversi dari Bank NTB konvensional ke Bank NTB Syariah.

Ruslan juga menduga, ada kepentingan dibalik semua ini. Bisa dilihat, dari hasil rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PT Bank NTB tanggal 14 September 2017, ada item menyetujui dan menetapkan nama-nama calon anggota dewan pengawas syariah Bank NTB yakni, DR TGH Sholah Sukarnawadi, Lc, MA. Kemudian, TGH Hudatullah Muhibbudin, A. MA san TGH Rubai Ahmad Munawar.

“Coba cari tahu, dari unsur mana yang punya nama itu, saya cukup sebutkan saja, “tutupnya. (TN-04)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button