Polemik Lahan ITDC Belum Kelar, Keluarga Lalu Erwin Martakota Ngadu Ke Dewan

Lombok Tengah, Talikanews.com – Tindakan penggusuran yang dilakukan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Kamis (15/2) lalu diatas lahan milik Lalu Erwin Martakota beserta keluarganya yang terletak di Dusun Ketapang, Kuta, Pujut seluas 1,84 hektar mendapatkan perlawanan.

Langkah pertama yang dilakukan Lalu Erwin mendatangi kantor DPRD Loteng. Dengan maksud bisa dipertemukan bersama ITDC dan Kepolisian, untuk mempertanyakan dasar melakukan tindakan anarkis dan sewenang-wenang atas pengurusakan yang dilakukan terhadap fasilitas yang dimilikinya.

Sayangnya, ITDC dan Kapolres Loteng tidak hadir. Justru, menambah luapan amarah dari keluarga L Erwin.

Lalu Erwin dihadapan Ketua Komisi I DPRD Loteng, L Rumiawan mengatakan, sebenarnya kedatangannya ke DPRD Loteng untuk bisa bertemu dengan pihak ITDC, sehingga pihaknya tahu atas dasar apa ITDC melakukan pengerusakan maupun penggusuran.

“Kami minta bisa dipertemukan kembali. Bila perlu nanti DPRD panggil paksa ITDC agar hadir. Karena dalam hal ini kami tidak mau dibenarkan sepihak,” terang dihadapan anggota Komisi I DPRD yang hadir, seperti Lege Warman dan Nurul Adha.

Ia sayangkan, ketika lakukan penggusuran malah ITDC hadir. Tapi ketika dimintai klarifikasi seperti saat ini, malah tidak hadir.

“Kami minta pertanggung jawaban ITDC atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan. Karena semua property yang kami miliki telah dirusak semua,” kata L Erwin yang didampingi Ketua Paguyuban Bile Sungkawe yang diketuai, L Ranggalawe dan Majelis Adat Sasak dihadiri, H Suhardi.

Hal senada juga, dikatakan L Erfin Asta Widagda. Dimana ia meminta DPRD Loteng, untuk panggil paksa ITDC. Sehingga, persoalan ini cepat klier.

“Pertama, kami minta dipulihkan harkat dan martabat atas tindakan yang dilakukan ITDC. Kedua, kami minta ganti rugi, karena kami sekarang tidak punya tempat tinggal, bahkan sekarang kami tinggal hanya beralaskan tenda,” ujarnya.

Baiq Semanggi pula mengecam tindakan ITDC yang sewenang-wenang. Ia menilai tindakanya itu biadab dan tidak berprikemanusian. Karena tanpa pemberitahuan langsung melakukan penggusuran.

“Hak kami telah dirampas. Kami minta DPRD secepatnya menyelesaikannya. Kami percaya DPRD bias menyelesaikannya,” katanya.

Ketua Paguyuban Bile Sungkawe, L Ranggalawe mengatakan, persoalan ini harus cepat diselesaikan. Bila perlu DPRD membuat pansus. Artinya tidak hanya sebatas melakukan koordinasi dengan Forkompinda.

“Kalau bisa, dibuatkan pansus saja. Sehingga persoalan ini bisa selesai,” ungkapnya.

Kemudian, Koordinator Paguyuban Bile Sungkawe, L Pringhadi mengatakan, perbuatan ITDC sudah biadab, tidak berprikemanusian atau tidak berperadaban layaknya teroris disiang bolong digusur dan dirusak fasilitas milik L Erwin.

Terlebih-lebih dengan adanya putusan PN Praya perkara Pidana nomor 7/Pid.C/2015/PN.Pya yang semestinya harus dihargai dan dihormati. Sehingga terhadap hal ini, ia meminta ITDC segera membongkar tembok yang telah dipasangnya pasca penggusuran yang telah dilakukannya. Selanjutnya, segara mengganti kerugian berdasarkan nilai kerugian materil dan immaterial.

“Tidak hanya itu, kami minta ITDC melakukan pemulihan nama baik keluarga L Erwin,” tandasnya.

Sementara, Dosen Fakultas Hukum Unram, DR Anang Husni ketika dimintai pendapatnya mengatakan, melihat runutan persoalannya. ITDC sebenarnya tidak berhak mengambil lahan milik Lalu Erwin. Pasalnya, lahan itu sudah dimenangkan MA atas nama keluarga L Erwin ketika itu.

“Walaupun tidak punya sertifikat hingga saat ini. Tapi tidak bisa mengalahkan putusan MA. Karena putusan MA itu diatas segala-galanya, apalagi sertifikat,” terangnya.

Kemudian, perlu diketahui, HPL itu sebenarnya sudah tidak berlaku. Itu bertentangan dengan konstitusi. Seharusnya izin mengelola yang harus diterbitkan, bukan HPL.

“Sebenarnya HPL ini dinamakan anak haram, karena sudah tidak berlaku lagi. Sehingga ITDC harus pulihkan nama baik dari keluarga L Erwin,” ungkapnya.

Sedangkan, Ketua Komisi I DPRD Loteng, L Rumiawan mengatakan, sebelumnya dari sekretriat dewan sudah mengundang ITDC dan Kepolisian. Tapi alasanya keduanya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan.

“Selanjutnya, apa yang menjadi keinginan masyarakat, kami akan sampaikan ke pimpinan untuk mengambil sikap. Tentu nanti kami akan secepatnya pula akan lakukan koordinasi dengan Forkompinda,” tungkasnya.

Terpisah, Genarl Affair ITDC, I Gusti Lanang Bratasuta menjelaskan, penggusuran sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan. Dimana ketika itu, sudah melayangkan surat hingga tiga kali. Tapi tidak ada respon dari L Erwin dan keluarganya.

“Penggusuran juga tidak serta merta dilakukan, malah dilakukan beberapa pertimbangan dengan beberapa pihak, seperti Kepolisian dan lainnya,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait atas lahan itu, pihaknya katakana di atas lahan itu sudah terbit HPL nomor 28 tahun 2008. Sehingga, atas dasar inilah pihaknya melakukan penggusuran.

“Kalau tidak ada dasar kami tidak mungkin berani melakukan hal tersebut,” tegasnya.

Perlu diketahui juga, ITDC sebenarnya tidak mengurus persoalan sengkata lahan lagi. Melainkan, ITDC seharusnya pokus kepada membangun.

Memang ketika itu, sebelum asset ini beralih atau dipegang ITDC, yang melakukan pembebasan lahan dulu adalah LTDC. Tapi, karena
LTDC mengalami kesulitan, sehingga diambil alih oleh Negara yakni menteri keuangan.

Selanjutnya, menteri keuangan menyerahkan asset tersebut ke BTDC berdasarkan PP nomor 50 tahun tahun 2008.

“Termasuk didalamnya itu keluar HPL 28 diatas tanah yang disengketakan oleh L Erwin,” jelasnya.

Kemudian, bila persoalan ini akan dibawa ke ranah hukum, pihaknya sudah siap.

“Malah itu lebih bagus, sehingga persoalan ini bisa jelas, milik siapa,” pungkasnya. (TN-03)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button