KPK Dorong Perizinan On Line Di Loteng Segera Diterapkan

Lombok Tengah, Talikanews.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lombok Tengah segera menerapkan perizinan on line. Pasalnya, perizinan on line masuk dalam salah satu rencana aksi untuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Inspektur Inspektorat Loteng, L Aswantara mengakui salah satu kedatangan KPK yakni mendorong DPMPTSP untuk segera menerapkan sistem perizinan on line. Kemudian, sistem ini rencana akan di louncing April mendatang.

“Aplikasi ini baru selesai,” terang Aswantara.

Setelah dilouncing nanti lanjut Aswantara, masyarakat tidak perlu mengurus izin ke kantor DPMPTSP, masyarakat tinggal membuka aplikasi langsung, baik melalui Hp, aplikasi sudah bisa dibuka. Begitu juga sistem pembayarannya, masyarakat juga tidak perlu membayar ke kantor DPMPTSP, cukup melalui ATM.

“Ini semua untuk menekan calo,” tegasnya.

Ketika disinggung juga, dengan aplikasi ini akan mencegah dugaan praktik pungli di DPMPTSP juga, ia katakan, inilah jawabannya dengan adanya aplikasi ini juga akan mencegah hal tersebut.

“Pokoknya nanti tidak ada pembayaran dilakukan di kantor DPMPTSP, semuanya dikakukan dengan melalui ATM,” ujarnya.

Memang akui Aswantara, arahan KPK ini sudah satu tahun. Tapi, tidak mungkin sistem ini bisa dilaksanakan dengan cepat. Nama sistem, itu tidak segampang apa yang diperkirakan, banyak yang harus dipelajari.

“Peralatan yang dibutuhkan juga baru disiapkan di anggaran tahun ini,” tandasnya.

Sementara, Kepala DPMPTSP Loteng, Winarto mengatakan, dari 91 izin yang dikelola di DPMPTSP, ada 32 izin akan menggunakan sistem on line. Diantaranya, izin usaha jasa kontruksi, surat izin tempat usaha-perdagangan barang dan jasa, surat izin tempat usaha-khusus huller, surat izin usaha giling, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, surat keterangan pembukaan perusahaan cabang perwakilan pembantu, surat izin usaha perdagangan minuman beralkhol, surat izin tempat penjualan minuman beralkhol, tanda daftar gudang, tanda daftar industri, izin usaha industri, tanda daftar usaha pariwisata-akomidasi, tanda daftar usaha pariwisata-makanan dan minuman, tanda daftar usaha pariwisata-biro/agen perjalanan, tanda daftar usaha pariwsata-hiburan dan rekreasi umum, izin penimbunan BBM, surat izin perusahaan pengeboran air bawah tanah, izin pemasangan reklame, surat izin usaha angkutan, izin trayek, kartu kendaraan, kartu pengawasan, izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan-hunian, izin mendirikan bangunan-tempat usaha, izin mendirikan bangunan-reklame/patung gapura, izin mendirikan bangunan-menara telekomunikasi, izin mendirikan bangunan-perumahan dan izin penanaman modal dalam negeri.

“April sudah bisa diterapkan. Tidak perlu datang ke kantor lagi, cukup dengan membuka aplikasi, semuanya sudah bisa terakomodir,” pungkasnya. (TN-03)

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button