PC PMII Loteng Tolak UU MD3

Foto : Aksi demo PC PMII Loteng di Kantor DPRD Loteng

Lombok Tengah, Talikanews.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) cabang Lombok Tengah menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Loteng. 

Dalam orasinya mereka menolak pasal yang menguatkan posisi DPR dan tergolong kontroversial.

Ketua Umum PC PMII Loteng, Syarifudin mengatakan, ia melihat dan menilai DPR sebagai badan legislatif yang memiliki kekuatan, kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang telah menyalahgunakan wewenangnya. Pasalnya, dalam UU MD3 ada beberapa pasal yang dinilai mengkriminalisasi hak berpendapat rakyat, diantaranya pasal 73, pasal 122 huruf (k) dan pasal 245. 

Kami menolak aturan yang mengkriminalisasi, setiap rakyat berhak mengkritisi atas tugas dan wewenang DPR, sama saja pasal ini untuk membungkam publik,” tegasnya.

Kemudian, terkait aturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang membuat DPR anti kritik termasuk dalam pasal 122 huruf (k). Dalam pasal tersebut, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dapat mempidanakan pihak-pihak yang dianggap merendahkan anggota Dewan.

Tidak hanya sampai disitu, kewenangan DPR memanggil paksa pihak-pihak yang dinilai anggota wakil rakyat tidak koeperatif seperti yang tertera di pasal 73 ayat 4. Pasal ini berpotensi membuat DPR sebagai lembaga hukum. Padahal sebagai lembaga politik, pasal ini dalam kontruksi hukum ketatanegaraan hanya berlaku konteks penggunaan hak angket .

Sedangkan, terkait imunitas anggota DPR yang terdapat di pasal 245. Aturan ini bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota wakil rakyat sehubungan dengan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden RI, setelah mendapat pertimbangan MKD.

“Kami mendesak DPRD Loteng agar tidak menyetujui atau tidak menandatangani revisi UU MD3. Ini sebagai sikap politik presides untuk tidak mendukung revisi UU MD3 sekaligus menjadi sikap keberpihaknnya kepada rakyat,” ujarnya.

Selain itu, ia mendesak DPRD Loteng untuk segera mengeluarkan Perpu pengganti UU MD3.

“Pokoknya kami akan istiqomah memperjuangkan hak demokrasi warga negara yang terancam oleh revisi UU MD3 dan akan melakukan uji materi (Judicial review) atas pasal-pasal dimaksud,” katanya.

Untuk itu, pihaknya akan kembali lagi untuk melakukan aksi, karena saat ini belum ada jawaban tegas dari DPRD Loteng, walaupun sat ini telah diterima. 

“Senin depan kami akan kembali mendengar jawaban tegas dari DPRD Loteng,”  tandasnya.

Sementara, masa aksi diterima ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Loteng, Majrun. Dimana, ia menjelaskan, persoalan UU MD3 belum final di pusat. Artinya, masih dalam kajian. 

“Kalau memang nanti akan bertentangan dengan masyarakat, tentu akan direvisi,” terang praktisi dari partai Nasdem.

Kemudian, bila ditanya seperti apa sikap DPRD Loteng dalam hal ini, ia belum bisa menjawab. Tentunya terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pimpinan.  

“Kalau secara pribadi, saya menolak. Apalagi, di pusat jelas-jelas partai Nasdem menolak UU MD3 tersebut,” tegasnya. (TN-03)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button