Kasus Dugaan Pungli PGRI Akan Dilakukan Ekspose

Lombok Tengah, Talikanews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah akan melakukan gelar perkara (Ekspose) kasus dugaan pungutan liar (pungli) pemotongan gaji ke-13 yang dilakukan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Lombok Tengah.

“Dalam waktu dekat ini kami akan gelar perkara,” ujar Kasi Intel Kejari Loteng, Feby Rudy, Senin (22/1).

Diterangkan Feby, gelar perkara yang dilakukan untuk menentukan sikap, apakah kasus ini akan dilanjut ke tahap penyidikan atau tidak.

Ketika disinggung, akankah kasus ini dilanjut ke tahap penyidikan, ia katakan nanti saja dilihat hasil ekpose bersama semua tim.

“Kalau sekarang kami belum bisa jawab,” tegasnya.

Sementara, untuk saksi pihaknya sudah periksa semuanya, termasuk beberapa waktu lalu telah memanggil Ketua PGRI NTB.

Sehingga, atas dasar keterangan semua saksi yang telah diperkisa inilah yang nantinya akan dijadikan acuan untuk menentukan sikap pada ekspose.

“Saksi sudah kita periksa semua,” terangnya.

Sebelumnya, penyidik Kejari Loteng telah melakukan klarifikasi kepada pengurus PGRI Loteng. Dari keterangannya, sumbangan itu dilakukan atas dasar untuk melanjutkan pembangunan gedung PGRI Loteng yang belum jadi.

Kemudian, dilakukanlah kajian dan penghitungan oleh konsultan terkait anggaran yang akan dihabiskan untuk pengerjaan pembangunan kantor PGRI. Sehingga ditemukan angka Rp 600 juta. Dengan demikian, pengurus menemukan formasi untuk menyelesaikan persoalan anggaran itu, dengan meminta kepada pengurus sama-sama Rp 160 ribu, dikarenakan bila anggota PGRI berjumlah 4 ribu orang, maka akan ketemulah angka Rp 600 juta.

Tidak sampai disitu penyidik kejaksaan melakukan klarifikasi, mereka pun memanggil semua
bendahara UPT Dinas Pendidikan se-Loteng. Dari hasil klarifikasi, hanya UPT Pujut dan Batukliang Utara yang tidak melakukan pungutan. Yang lainnya melakukan pungutan. Di UPT Kopang saja, pungutan yang dilakukan sebesar Rp 258 ribu per guru. Sehingga total yang dikumpulkan hingga mencapai Rp 73 juta. Selain itu, pungutan yang dilakukan ke guru pun bervariasi ada sebesar Rp 160 ribu hingga Rp 250 ribu.

“Inilah yang akan kita buktikan, apakah ada indikasi dugaan pungli atau tidak,” pungkasnya. (TN-03)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button